Suara.com - Sosok Muhammad Nasir tengah menjadi perhatian publik lantaran disebut akan maju menjadi calon Gubernur Riau di Pilkada November mendatang.
Kabar tersebut didapat setelah surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) mengenai Muhammad Nasir untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau beredar luas.
Pada surat itu disebutkan Muhammad Nasir disetujui untuk maju dalam Pilgub Riau yang akan digelar serentak.
Berikut ini kontroversi Muhammad Nasir dirangkum dari berbagai sumber.
1. Dilaporkan ke Bawaslu Riau
Muhammad Nasir pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau terkait dugaan pelanggaran Pemilu kampanye Capres dan Cawapres, Prabowo-Gibran pada awal Januari 2024.
Nasir diketahui merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Riau yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil Riau II.
Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan pangkalan LPG diancam dan dipaksa untuk kampanye pasangan Prabowo-Gibran dan Caleg DPR RI Muhammad Nasir melalui pembuatan video dan spanduk dukungan.
Dalam laporan tersebut disebutkan, pemilik pangkalan LPG diwajibkan menghadiri acara kampanye yang diselenggarakan oleh oknum tersebut. Laporan dugaan pelanggaran ini disampaikan oleh warga berinisial SQ.
Warga itu menyebutkan, pemaksaan untuk melakukan kampanye dilakukan melalui pesan grup agen dan pangkalan LPG. Ancaman berupa pemutusan penyaluran gas LPG dan pemblokiran disampaikan kepada warga yang menolak kampanye.
2. Minta CSR ke Pertamina
Pada Januari 2020, Muhammad Nasir secara terang-terangan meminta jatah corporate social responsibility atau CSR kepada PT Pertamina (Persero).
Permintaan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR RI, Rabu (29/1/2020). Hal itu disampaikan menjelang rapat ditutup.
"Ini kita sudah masuk sidang pertama, pulang ke dapil enggak bawa apa-apa. Jadi kita minta, apa kita buat polanya seperti tahun lalu, kira-kira seperti apa bu dirut?" kata dia bertanya kepada Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
Dalam rapat itu, Nasir malah meminta Sekretaris Perusahaan Pertamina dipecat. Ia berkata Sekper Pertamina seharusnya mencari anggota DPR untuk pemberian dana CSR, bukan sebaliknya.
3. Nyaris usir Dirut PT Inalum
Muhammad Nasir yang marah nyaris mengusir Dirut PT Inalum Orias Petrus Moedak dari ruang rapat ketika menanyakan proses pelunasan utang Inalum setelah mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
Dia emosi lantaran tidak adanya bahan paparan lengkap terkait utang Inalum. Sekadar info, Inalum baru saja mendapatkan global bond atau surat utang negara sebesar US$2,5 miliar pada Mei 2020.
TERPOPULER
