SYL Minta Kasus TPPU Dipercepat, KPK Masih Fokus Rampas Aset dari Kejahatannya

Suara.com - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menanggapi permintaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) agar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dipercepat.

Menurut Ali, penyidikan masih berlangsung dan pihaknya sedang mengoptimalkan pemulihan aset.

"Kami akan optimalkan aset recovery-nya karena penerapan TPPU kan poin pentingnya justru seberapa besar kemudian bisa KPK rampas hasl dari kejahatan korupsi yang berubah menjadi aset itu," kata Ali kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Dia menjelaskan saat ini tim penyidik baru menemukan aset berupa sejumlah mobil dan rumah yang bernilai sekitar Rp 60 miliar. Dia menyebut temuan tersebut masih bisa berkembang lagi.

"Makanya kemudian setelah kami menganggap bahwa nanti optimal baru tentu kami segera sidangkan kembali Pak SYL di pengadilan tindak pidana korupsi untuk jaksa KPK buktikan dugaan gratifikasi dan juga TPPU-nya," tutur Ali.

"Jadi, nanti akan dibuka persidangan baru tentunya dengan konstruksi perkara yang berbeda karena Rp 44,5 miliar ini kan konstruksi lain yang berbeda dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementan, tetapi yang kurang lebih Rp60an miliar lebih tadi itu adalah konstruksi lain atas dugaan gratifikasi dan juga TPPU-nya," tambah dia.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan SYL meminta agar kasus dugaan TPPU yang saat ini berproses di KPK segera disidangkan.

Mantan Menteri Pertanian yang kini juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU itu beralasan usianya yang sudah lanjut dan tubuhnya yang makin kurus.

Hal itu disampaikan SYL saat menjalani sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan.

“Izin yang mulia, dengan umur saya yang 70 tahun, saya bermohon, kalau mungkin, ada proses TPPU bisa dilanjutkan atau jangan ditunda,” kata SYL di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6/2024).

“Saya makin kurus ini. Oleh karena itu, sekiranya boleh, namanya bermohon, peradilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa Pak. Ini cuma bermohon saja, terima kasih,” tambah dia.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengatakan bahwa hal tersebut di luar kewenangan hakim untuk memerintahkan KPK mempercepat proses penyidikan.

“Ini kan kami tidak bisa memerintah. Pengadilan itu pasif, ya, bukan aktif memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan semua perkara ke pengadilan, nggak. Itu adalah hak penyidikan dan penuntutan tentunya,” jawab Rianto.

Diketahui, SYL saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.