Suara.com - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi Indonesia menuju era keemasan 2045.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam kuliah umum di acara Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
"Sering kita katakan, demokrasi tanpa hukum itu anarki dan hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesewenang-wenangan, tahu kan? Itu hukum dibuat sesukanya," kata Mahfud.
"Oleh sebab itu, paling sering saya katakan, nggak bisa kita bicarakan demokrasi, tapi kita juga harus bicara hukum, maka dalam," sambungnya.
Ia lantas menyinggung perubahan yang terjadi dalam sebuah negara. Terutama soal ideologi yang dianut.
"Negara itu berputar, pada suatu saat monarki dianggap baik, lalu diganti oleh aristokrasi, diganti oligarki, dilawan muncul demokrasi, demokrasi tidak terkendali muncul anarki dan seterusnya," tuturnya.
Oleh sebab itu, demokrasi dan hukum harus dibangun dan ditegakan secara seimbang. Kalau itu belum dilakukan jangan mimpin menuju Indonesia Emas 2045.
"Jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan secara seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu," katanya.
"Jembatan emasnya pun sudah dicuri. Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu, sudah dirampas. Jembatan emas ini istilah Bung Karno, bagaimana anda mau menuju Indonesia emas kalau jembatannya pun tidak dirawat dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran, ini harus menjadi perhatian saudara, kita semua ambil bagian di bidang di tengah berbagai kesulitan," tambah Mahfud.
Baca Juga: Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
