Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, mengakui calon kepala daerah yang diusung partai politik (parpol) lebih laku dipilih masyarakat ketimbang calon dari jalur independen atau perseorangan. Menurutnya, hal ini terjadi karena politik uang alias money politic.
Ujang mengatakan, politik uang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Jika tak memberikan uang, maka pemilih enggan memberikan suaranya untuk calon yang berkontestasi.
"Karena pemilu kita kan orientasinya kan lebih banyak money politic," ujar Ujang kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Ujang menyebut seharusnya ketika masyarakat sudah lelah dengan parpol dan tingkat kepercayaannya menurun, maka pemilih beralih mendukung calon independen.
"Ketika masyarakat tidak suka pada parpol, ketika parpol tidak dipercaya oleh masyarakat, maka mestinya jalur independen yang dipercaya, yang laku dijual. Tapi kan tidak," jelasnya.
Sementara dalam politik uang, calon independen kerap kali kalah dengan calon yang didukung parpol. Sebab, mereka harus mengeluarkan biaya dari kantong sendiri.
Berbeda dengan calon dari parpol yang disokong sejumlah pihak dan partainya sendiri dengan mesin politiknya.
"Ketika ada tawaran mendukung calon independen, lalu calon-calin dari partai menebar uang, maka mereka tidak akan memilih calon independen. Saya melihatnya seperti itu. Jadi aneh memang di kita ya," pungkasnya.
Pencalonan kepala daerah di Indonesia untuk jalur independen memang sepi peminat. Sejauh ini, untuk tingkatan provinsi, baru pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang sudah menempuhnya hingga tahap verifikasi faktual berkas.
Baca Juga: Enggak Fair! Ketum FBR Tak Dukung Usulan Calon Kepala Daerah Independen Daftar Lewat Dukungan Ormas
Dharma-Kun sempat hampir kandas upayanya karena dokumen pendaftarannya ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemudian, ada lagi dua daerah di Jawa Tengah yang masih memiliki kontestan jalur independen, yakni di Sukoharjo dan Tegal.
