Suara.com - Puluhan mahasiswa dikabarkan meninggal dunia pada peristiwa kerusuhan yang terjadi di Bangladesh. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk meminta agar akuntabilitas dan dialog dilakukan di Bangladesh usai sebanyak 75 orang meninggal dunia.
“Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional,” kata Turk, dilaporkan Anadolu, dikutip Sabtu (20/7/2024).
Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.
Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.
“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.
Pada minggu ini, Bangladesh mengalami peningkatan protes terhadap sistem kuota 56 persen untuk posisi sebagai pegawai negeri.
Pemerintah menutup lembaga-lembaga pendidikan. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus dan universitas.
Tiga puluh persen dari 56 persen kuota itu telah dialokasikan untuk para putra dan cucu masyarakat Bangladesh yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan pada 1971.
Baca Juga: Inovasi Mahasiswa KKN R4 UNTAG SURABAYA: Alat Pemotong Keripik di Desa Dilem
Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota itu menjadi 20 persen. [Antara].
