REGIONAL:
Suara.com - Ketua PBNU, Habib Umarsyah, meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung mulai Sabtu ini hingga besok. Hal ini mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.
“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah kepada wartawan, Sabtu (24/8/2024).
Penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Piros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali kemarin. Sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan, yakni:
Pertama, mendesak kepada pemerintah darrah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.
Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian darrah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25: Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Vonventio Center.
Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali Anak Agung Bramantara menilai pelaksanaan muktamar PKB di Bali sangat tidak tepat karena saat ini Nahdlatul Ulama melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali.
“Akan lebih baik mereka menyelesaikan masalah internal mereka dulu,” katanya di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/8/2024).
Hal senada juga diungkapkan pemerhati pariwisata Bali I Made Astrawan. Kata dia, pasca Covid-19 pariwisata Bali sudah mulai menggeliat. Bahkan sejumlah wisatawan manca negara mulai mengeluh Bali sudah macet.
“Ini tanpa muktamar saja sudah kredit. Ditambah ada muktamar. Nanti bisa-bisa ada penilaian negatif dari wisatawan manca negara,” ujarnya.
Karenanya, Habib Umarsyah meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali itu dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu.
“Saya khawatir kalau dipaksakan nanti akan timbul gesekan antar elemen masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyerahkan kepada pengurus cabang partainya soal akan memimpin PKB lagi atau tidak dalam lima tahun ke depan.
"Pada dasarnya saya pasrah apapun yang menjadi pilihan-pilihan cabang PKB saya ikut tapi saya juga tidak berambisi karena menjadi Ketum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC," kata Cak Imin ditemui di Bandara Soetta sebelum berangkat ke Bali, Jumat (23/8/2024).
Ia mengatakan, jika dirinya siap menghadapi apapun hasil evaluasi yang dilakukan dalam Muktamar.
"Tergantung apakah pertanggungjawaban saya selama 5 tahun ini diterima atau tidak. Titik evaluasinya bagaimana setelah itu ada satu forum yang namanya pandangan umum atas evaluasi lalu disitu nanti cabang-cabang se-Indonesia akan mengambil kesimpulan apakah lanjut atau tidak," ujarnya.
Sementara di sisi lain, ia mengatakan, dimulai malam ini dirinya akan melakukan musyawarah-musyawarah terutama dengan para Kiai dan Ulama untuk mempersiapkan Muktamar.
"Pada saat ini tentu saja yang paling penting niat baik sungguh-sungguh semua tantangan ke depan harus diatasi dengan kebersamaan soliditas solidaritas," pungkasnya.
TERPOPULER