Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri atau kabur.
Pasalnya, sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kalsel dan penetapan Sahbirin sebagai tersangka, keberadaannya tidak diketahui.
Hingga sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK menyebut Sahbirin tetap tidak diketahui keberadaannya.
“KPK menyampaikan, hingga saat persidangan ini berlangsung, SHB tidak diketahui keberadaannya meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).
Padahal, lanjut Budi, Sahbirin sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tetapi tetap tidak menunjukkan dirinya.
“Meskipun KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga merupakan tempat persembunyiannya, antara lain di kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya,” ujar Budi.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa Sahbirin yang tidak diketahui keberadaannya setelah menjadi tersangka ini jelas melarikan diri.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024,” tandas Budi.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin saat ini tidak diketahui keberadaannya.
Baca Juga: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Penetapan Tersangka, KPK Jawab Begini
“Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin),” kata Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
Untuk itu, Nia menegaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) dab Surat Putusan Pimpinan KPK untuk mencekal Sahbirin ke luar negeri.
“Termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” ujar Nia.
“Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan secara in absentia sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” tandas dia.
Tahan Enam Tersangka
Diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024–2025.
