Suara.com - Korea Selatan pada hari Senin memecat setidaknya empat komandan militer senior terkait dengan dekrit darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.
Presiden Yoon Suk Yeol sendiri telah dimakzulkan bulan lalu.
Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, pejabat militer yang dipecat mencakup Letnan Jenderal Yeo In-hyung, Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan; Mayor Jenderal Moon Sang-ho, Kepala Komando Intelijen Pertahanan; Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota; dan Letnan Jenderal Kwak Jong-keun, Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat.
Keempatnya diduga terlibat dalam operasi darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024.
Keputusan pemecatan ini diambil sembari menunggu tinjauan hukum terkait potensi tindakan disipliner terhadap Jenderal Park An-su, Kepala Staf Angkatan Darat, yang menjabat sebagai komandan darurat militer saat itu.
Pemerintah direncanakan akan secara resmi memberi tahu keempat komandan itu pada hari Selasa (21/1) ketika keputusan ini mulai diterapkan.
Sebelumnya pada hari yang sama, polisi Korea Selatan menggerebek kantor kepresidenan untuk mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.
Presiden yang sudah dimakzulkan kini dipindahkan ke sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul setelah ditangkap secara resmi.
Yoon dipindahkan ke sel isolasi berukuran 12 meter persegi di pusat penahanan Uiwang, yang terletak di selatan Seoul, pada hari Minggu (19/1), setelah Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapannya, menurut Komisaris Jenderal Layanan Koreksi Korea, Shin Yong-hae.
Baca Juga: Profil Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang Ditangkap karena Penyalahgunaan Kekuasaan
Sel tersebut, yang biasanya dapat menampung lima atau enam orang, memiliki ukuran yang sama dengan sel yang digunakan oleh mantan presiden yang ditahan, kata Shin kepada para anggota parlemen.
Yoon menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap secara resmi saat masih menjabat.
Penangkapannya terjadi setelah pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan pada hari Minggu untuk memperpanjang masa penahanannya terkait upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal pada bulan lalu.
