Prabowo Kucurkan APBN Rp48,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahap II, Ini Prioritasnya

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Selasa, 21 Januari 2025 | 22:06 WIB
Prabowo Kucurkan APBN Rp48,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahap II, Ini Prioritasnya
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). [Suara.com/Novian]

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penggunaan APBN untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II.

Total dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan mulai 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Kepastian tersebut disampaikan Prabowo saat menggelar rapat terbatas mengenai IKN di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Selasa (21/1/2025).

AHY mengatakan bahwa anggaran tersebut dipersiapkan dan dialokasikan untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk legislatif berupa parlemen dan juga yudikatif.

AHY mengatakan selain dan yang bersumber dari APBN, nantinya juga ada dana yang bersumber non-APBN dalam pembangunan IKN.

"Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha," kata AHY.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan area pembangunan IKN yang menggunakan sumber pendanaan dari APBN.

"Untuk penyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2, karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2," kata Basuki.

Ia juga mengemukakan bahwa anggarn tersebut di dalamnya termasuk untuk pemeliharaan, pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal.

"Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami melola dan kami pelihara, itu dari APBN," sambung Basuki.

Basuki juga menyebutkan pembangunan IKN yang bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Sebesar Rp60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan visibilitas tadinya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tengok Proyek Gedung Parlemen, Pimpinan MPR Terbang ke IKN Jumat Pekan Depan

Tengok Proyek Gedung Parlemen, Pimpinan MPR Terbang ke IKN Jumat Pekan Depan

News | Selasa, 21 Januari 2025 | 21:50 WIB

Undang Prabowo ke IKN, Kepala Otorita Basuki: Menteri PU sudah Kirim Surat untuk Peresmian

Undang Prabowo ke IKN, Kepala Otorita Basuki: Menteri PU sudah Kirim Surat untuk Peresmian

News | Selasa, 21 Januari 2025 | 15:34 WIB

Bahas IKN, Prabowo Panggil Basuki hingga AHY ke Istana

Bahas IKN, Prabowo Panggil Basuki hingga AHY ke Istana

News | Selasa, 21 Januari 2025 | 15:26 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB