REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sedang menyelidiki prosedur penerbitan sertifikat terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Hal ini mencuat setelah muncul informasi bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut tersebut diterbitkan pada tahun 2023.
Mantan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, yang menjabat kala itu mengaku tidak mengetahui soal dokumen tersebut.
“Salah satunya, jika tidak salah, adalah penelitian ke Kantor Pertanahan setempat. Apakah prosedur penerbitan hak oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai ketentuan atau tidak,” ujarnya dalam pemberitaan media massa.
Hadi mengaku mengetahui perkembangan mengenai sertifikat pagar laut ini melalui pemberitaan media. Ia meminta semua pihak menghormati proses klarifikasi yang tengah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan legalitas dokumen tersebut.
Pagar Laut Tanpa Izin
Kasus ini berawal dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024. Pagar laut tersebut diketahui tidak memiliki izin, namun telah diterbitkan sejumlah dokumen sertifikat, termasuk 263 bidang SHGB dan 17 bidang SHM.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, data sertifikat ini diperoleh dari aplikasi BHUMI ATR/BPN dan unggahan masyarakat di media sosial.
"Kami telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk memeriksa lokasi sertifikat tanah ini, apakah berada di dalam atau luar garis pantai," jelas Nusron.
Nusron menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memverifikasi data garis pantai dari tahun 1982 hingga sekarang. Hal ini bertujuan untuk memastikan posisi sertifikat SHGB dan SHM terkait pagar laut Tangerang.
"Kami harap hasil pengecekan segera selesai, karena menentukan garis pantai tidak terlalu sulit. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan lokasi sertifikat," ujar Nusron.
Siapa Hadi Tjahjanto?
Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia lahir pada 8 November 1963 di Malang, Jawa Timur. Berasal dari keluarga militer, Hadi tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin.
Ayahnya, seorang anggota TNI AU berpangkat terakhir Sersan Mayor, bertugas di Malang, sementara ibunya dikenal sebagai penjual rujak cingur.
Hadi mengawali pendidikannya di SMP Negeri 3 Singosari, Malang, dan lulus pada tahun 1979. Ia kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Lawang (dulu SMPP Malang), di mana ia memilih jurusan IPA dan lulus pada tahun 1982. Kemampuannya yang cerdas membuat Hadi dikenal sebagai siswa teladan.
Hadi juga menempuh pendidikan tinggi di Universitas Terbuka, mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang melengkapi perjalanan akademiknya dengan pengetahuan di bidang administrasi.
Hadi memulai karier militernya setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1986. Ia ditugaskan di Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang. Tugas awalnya mencakup pengoperasian pesawat angkut ringan, misi SAR terbatas, serta pelatihan penerbangan.
Pada tahun 1993, Hadi menjabat sebagai Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4. Kariernya terus menanjak hingga pada tahun 2000, ia menjadi Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan di Pangkalan Udara Adi Sucipto.
Perjalanan karier Hadi mencapai puncak saat ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Januari 2017. Dalam peran ini, ia aktif menangani isu-isu strategis di Kementerian Pertahanan, termasuk pengawasan proyek pengadaan pesawat dan helikopter.
Presiden Joko Widodo mengusulkan Hadi sebagai Panglima TNI pada akhir 2017. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, ia dilantik pada 8 Desember 2017, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Selama masa jabatannya, Hadi dikenal atas reformasi di tubuh TNI dan penanganan sejumlah isu strategis nasional.
Hadi juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden pada 2015, sebelum akhirnya menduduki posisi strategis lain, seperti Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan. Kemudian menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
TERPOPULER
