Suara.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu memantau keseluruhan tahapan pada pelaksanaan haji 2025.
Hal itu disampaikan Nasaruddin saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakilnya Dahnil Anzar serta Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah untuk melakukan audiensi.
“Kali ini kami datang lagi khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji,” kata Nazaruddin, Kamis (23/1/2025).
Nazaruddin meminta KPK memetakan potensi masalah dalam pelaksanaan haji, mulai dari pendaftaran hingga soal akomodasi jamaah haji
“Sangat mencerahkan karena kami terbuka seperti tadi disaksikan, hal-hal apa yang perlu kami mintakan pendampingan pelaksanaan haji ini. Baik dari pendaftarannya, pendaftaran juga banyak hal yang berpotensi masalah ya,” ujar Nazaruddin.
KPK juga diminta memantau mekanisme pendampingan dan penggantian bagi jamaah yang meninggal dunia pada pelaksanaan haji 2025. Nasaruddin menyebut pengadaan seluruh kebutuhan jamaah baik di dalam negeri dan luar negeri turut diminta diawasi.
“Seperti di Saudi Arabia di situ ada pengadaan-pengadaan, dibutuhkan juga pendampingan, misalnya pengadaan kendaraan operasional, kemudin juga penginapan hotel para jamaah baik di Makkah, Madinah baik di Jeddah,” katanya.
Lalu, KPK juga diminta mengawasi proses akomodasi sepertibus antar jemput jamaah hingga pendanaan makan. Nazaruddin berharap pelaksanaan haji yang diurus Kemenag tidak terkendala
“Insyaallah kami selalu menteri agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini. Insyaallah kami berobsesi menciptakan tiga kali senyum ya,” tandas Nazaruddin.
Sementara, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono siap membantu Kemenag memantau pelaksanaan haji tahun ini dengan sejumlah model pencegahan rasuah sudah dipersiapkan.
“Kita membahas beberapa hal terkait dengan mode kuota, pertanggungjawaban laporan keuangan dan hal-hal yang pernah dilihat atau diraskan oleh masyarakat dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun yang lalu,” ujar Agus.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta KPK mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji(BPH) dalam penyelenggaraan haji.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pengawas Haji2025 Sufmi Dasco Ahmad yang juga Wakil Ketua DPR saat rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (7/1/2025).
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik," katanya.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk dilakukan karena adanya beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.
TERPOPULER
