REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah China kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan Presiden AS Donald Trump agar warga Palestina dipindahkan dari Jalur Gaza.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan pemerintahnya meyakini bahwa prinsip "rakyat Palestina memerintah Palestina" harus ditegakkan dalam pemerintahan pascakonflik di Gaza.
"Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza," kata dia dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (6/2).
Trump pada Selasa mengatakan bahwa AS akan mengambil alih wilayah kantong Palestina itu setelah penduduknya dipindahkan ke tempat lain.
Dia juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi Gaza dan menjadikannya "Riviera di Timur Tengah", merujuk pada kota pantai yang indah.
"Gaza adalah milik rakyat Palestina. Wilayah itu adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, bukan alat penawaran demi keuntungan politis," kata Guo Jiakun.
Perang Israel telah membuat Gaza hancur dan penduduknya menderita, kata dia.
Dia menambahkan bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara besar, harus bergandengan tangan untuk menjadikan Gaza lebih baik dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu rekonstruksi di sana.
"China dengan tegas mendukung hak-hak nasional yang sah rakyat Palestina," kata Guo Jiakun.
Dia mengatakan bahwa China siap bekerja sama untuk mewujudkan Solusi Dua Negara yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka yang memiliki kedaulatan penuh berdasarkan Perjanjian Perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sejumlah negara juga telah menyampaikan penolakan mereka terhadap usulan Trump itu.
Raja Abdullah dari Yordania, yang dijadwalkan akan bertemu Trump di Washington pekan depan, mengatakan dirinya menolak segala upaya untuk mencaplok wilayah dan menggusur warga Palestina.
Mesir mengatakan akan mendukung rencana pemulihan Gaza tanpa warga Palestina meninggalkan wilayah itu.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebut pengusiran warga Palestina dari Gaza bertentangan dengan hukum internasional dan akan menyebabkan penderitaan dan permusuhan baru.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa masa depan Gaza tidak boleh dikendalikan oleh negara ketiga, tetapi oleh "Negara Palestina masa depan, di bawah naungan Otoritas Palestina."
TERPOPULER
