Suara.com - Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan jauh, Bezalel Smotrich, telah mengumumkan bahwa rezim Israel berencana untuk mendirikan "Direktorat Migrasi" sejalan dengan usulan Presiden AS Donald Trump untuk mendeportasi paksa warga Palestina dari Gaza.
Smotrich mengatakan pada hari Minggu bahwa rezim Israel sedang mempersiapkan pembentukan direktorat ini di bawah kementerian urusan militer.
"Jika kita memindahkan 5.000 [warga Palestina dari Gaza] setiap hari, itu akan memakan waktu satu tahun. Logistiknya rumit karena Anda perlu tahu siapa yang akan pergi ke negara mana."
Usulan Trump, yang menyarankan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke negara lain, telah menghadapi tentangan keras dari negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania—dua negara tempat Trump menyarankan warga Palestina dapat dimukimkan kembali.
Kedua negara tersebut dengan tegas menolak rencana tersebut, mengutuknya sebagai pelanggaran hak-hak Palestina dan hukum internasional.
Menanggapi usulan tersebut, para pemimpin Arab telah mengajukan rencana alternatif yang difokuskan pada rekonstruksi Gaza dan pembentukan kerangka tata kelola yang berkelanjutan untuk wilayah Palestina.
![Seorang warga berdiri di antara reruntuhan bangunan pascaserangan udara Israel di Kota Khan Younis, Jalur Gaza Selatan (25/6/2024). [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/02/58085-gaza.jpg)
Usulan tersebut menekankan perlunya solusi politik yang menghormati kedaulatan dan hak-hak Palestina, alih-alih pemindahan paksa.
Langkah rezim Israel untuk mendirikan Direktorat Migrasi telah memicu kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan pengamat internasional, yang berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembersihan etnis dan semakin mengganggu stabilitas kawasan tersebut.
Baca Juga: Mengenang Perjuangan Palestina Lewat Pameran Seni di Stasiun MRT Bundaran HI
