Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara mengenai hubungan yang semakin memanas antara partainya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia meminta semua pihak menahan diri dan mengingat bahwa saat ini adalah bulan suci Ramadan.
"Di bulan Ramadan ini, marilah kita semua menahan diri, mendinginkan suasana, dan tidak memperkeruh keadaan," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Ketegangan antara PDIP dan Jokowi Bukanlah Hal Baru
Hubungan keduanya mulai merenggang menjelang Pemilu 2024, terutama setelah Jokowi dinilai lebih memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan kepada calon yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Awalnya, PDIP menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada April 2023 tanpa melibatkan Jokowi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
Keputusan ini disinyalir sebagai awal dari renggangnya hubungan antara presiden dan partai yang telah mengusungnya dalam dua pemilu sebelumnya.
Gibran Maju jadi Capres
Hubungan semakin merenggang saat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju.
Terlebih, Gibran saat itu juga merupakan kader PDIP, Gibran juga dituding menggunakan kekuasaan Ayah dan pamannya untuk bisa sampai pada posisi capres.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap PDIP, yang akhirnya harus berhadapan dengan kandidat dari koalisi yang didukung Jokowi.
PDIP Kerap Mengkritik Jokowi
Perseteruan semakin meruncing ketika PDIP kerap mengkritik kebijakan Jokowi, terutama mengenai netralitas pemilu dan dugaan intervensi kekuasaan dalam kontestasi politik.
Sejumlah elite PDIP, termasuk Sekjen Hasto Kristiyanto, beberapa kali melontarkan pernyataan yang mengindikasikan ketidakpuasan terhadap arah politik Jokowi yang dianggap semakin menjauh dari partai yang membesarkannya.
Di sisi lain, pihak Jokowi juga tak tinggal diam, dengan beberapa pejabat dan pendukungnya mengisyaratkan bahwa PDIP terlalu dominan dalam mengontrol kebijakan politik nasional.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa di tengah ketegangan ini, semua pihak harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
"Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan politik justru merugikan masyarakat luas," tambahnya.
Konflik Masuk Babak Baru?
Sementara itu, Pengamat politik Yusak Farhan memperkirakan konflik ini akan terus memasuki babak baru yang lebih intens dan berpotensi berujung pada saling membuka kasus.
"Melihat eskalasi yang terjadi, perang terbuka antara Jokowi dan PDIP kemungkinan akan terus berlanjut. Tidak menutup kemungkinan akan ada upaya saling membongkar kasus di masa mendatang," ujar Yusak dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).
Menurut Yusak Farhan, apabila konflik ini terus berlanjut ke tahap saling membongkar kasus, maka peta politik Indonesia akan mengalami guncangan besar.
Salah satu pihak yang bisa terkena dampaknya adalah Prabowo Subianto, yang berpeluang besar menjadi presiden mendatang.
"Jika konflik ini tidak segera diredam, Prabowo akan berada dalam posisi sulit. Ia harus menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Jika Jokowi dan PDIP benar-benar saling membuka borok, maka stabilitas politik pemerintahan berikutnya bisa terganggu," jelasnya.
Selain itu, Yusak menilai bahwa konflik ini bisa berimbas pada dinamika di parlemen. PDIP sebagai partai terbesar di DPR masih memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan.
Jika hubungan dengan pemerintahan mendatang terus memanas, bisa jadi PDIP akan mengambil sikap oposisi yang lebih keras terhadap kebijakan eksekutif.
Upaya Rekonsiliasi atau Semakin Panas?
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda konkret dari kedua pihak untuk meredakan ketegangan.
Beberapa elite politik menyarankan agar ada upaya rekonsiliasi guna menghindari polarisasi lebih lanjut di masyarakat.
Namun, dengan berbagai dinamika yang terjadi, kecil kemungkinan bahwa PDIP dan Jokowi akan segera berdamai.
"Kemungkinan besar konflik ini akan terus berlanjut hingga pelantikan pemerintahan baru. Bahkan setelah itu, kita bisa melihat bagaimana perseteruan ini berkembang di berbagai level politik, termasuk dalam isu hukum dan kebijakan publik," tambah Yusak.
Publik kini menanti bagaimana langkah selanjutnya dari kedua belah pihak. Apakah akan ada titik temu yang dapat meredakan ketegangan? Ataukah justru pertarungan politik ini akan semakin sengit, berimbas pada stabilitas pemerintahan yang akan datang?
TERPOPULER
