Trump Bekukan Dana Rp 37 Triliun ke Harvard karena Tolak Tuntutan Gedung Putih

Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya membekukan dana hibah senilai Rp 37 triliun kepada Universitas Harvard, Selasa (15/04/2025) kemarin.

Pembekuan ini dilakukan karena Universitas Harvard menolak 10 tuntutan yang diajukan oleh Gedung Putih.

Adapun, di antara tuntutan tersebut adalah anjuran agar Kampus Harvard merilis peraturan baru untuk melawan anti semitisme di kampus.

Selain itu juga Gedung Putih menuntut perubahan pada tata kelola Kampus Harvard, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.

Bahkan, pemerintah juga menuntut penutupan segera semua program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Dikutip dari BBC, pemerintah meminta Harvard untuk mengganti penerimaan mahasiswa yang inklusi itu dengan kebijakan berbasis prestasi.

Setelah Gedung Putih mengajukan tuntutan, Harvard dengan tegas menolaknya karena merasa tuntutan itu seakan ingin "mengendalikan" kampusnya.

Tuntutan dari Trump itu juga dinilai mengancam nilai-nilai Harvard sebagai institusi swasta yang menjunjung kebebasan akademik.

Surat dari Gedung Putih kepada Harvard mengatakan, universitas tersebut telah gagal memenuhi "kondisi hak intelektual dan sipil" yang membenarkan investasi federal.

Surat tersebut memuat 10 kategori tuntutan perubahan yang diusulkan, di antaranya:

Melaporkan siswa yang "memusuhi" nilai-nilai Amerika kepada pemerintah federal.
Memastikan setiap departemen akademik memiliki "sudut pandang yang beragam".
Mempekerjakan pihak eksternal yang disetujui pemerintah untuk mengaudit program dan departemen "yang paling memicu pelecehan antisemit".
Memeriksa staf fakultas untuk plagiarisme.

Presiden Trump menuduh universitas-universitas terkemuka seperti Harvard ini gagal melindungi mahasiswa Yahudi ketika kampus-kampus di seluruh negeri diguncang oleh protes atas perang di Gaza dan dukungan AS terhadap Israel tahun lalu.

Surat itu juga memerintahkan universitas untuk mengambil tindakan disiplin atas "pelanggaran" yang terjadi selama protes.

Dalam menjelaskan penolakannya terhadap tuntutan ini, Presiden Harvard Alan Garber mengatakan universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya berdasarkan Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara.

"Meskipun beberapa tuntutan yang digariskan oleh pemerintah ditujukan untuk memerangi anti semitisme, sebagian besar merupakan regulasi langsung pemerintah terhadap 'kondisi intelektual' di Harvard," katanya.