Infografis
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan pengguna lain, seperti @h15**** yang mempertanyakan mekanisme pelaporan yang digunakan. Ia menulis, “Pakai apps pak buat laporan teamnya? App-nya bisa tracking longitude latitude dan jam-nya kah? Kalau nggak ada, report itu bisa foto lama di-upload lagi.”
Komentar ini mengindikasikan potensi manipulasi data pelaporan jika tidak didukung dengan sistem teknologi yang andal. Lebih lanjut, akun @tat**** bahkan menyarankan evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan tersebut.
Ia menyebut adanya ASN yang memanfaatkan foto lama, menggunakan latar belakang video di YouTube seolah-olah sedang berada di dalam Transjakarta, atau hanya sekadar “numpang selfie” di angkutan umum sebelum melanjutkan perjalanan dengan kendaraan pribadi.
“Mohon dikaji ulang pak, ASN bapak pinter main akal-akalan... mohon diberi sanksi untuk pimpinannya,” tegasnya.
Kepala perangkat daerah pun diminta untuk memastikan kepatuhan pegawainya terhadap ketentuan ini. Seperti disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
“Swafoto itu sebagai absen sebetulnya. Harus ada bukti bahwa pegawai benar-benar menggunakan transportasi umum,” ucap dia.
Instruksi Gubernur Jakarta ini pun diharapkan menjadi langkah edukatif sekaligus teladan bagi masyarakat luas, bahwa penggunaan angkutan umum bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan.
Meski begitu, tanpa pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang akurat, potensi penyalahgunaan tetap menjadi tantangan yang perlu segera ditangani.
Dengan Pramono Anung sebagai contoh nyata, masyarakat kini berharap agar semangat yang sama dapat diikuti oleh seluruh ASN, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari gerakan menuju Jakarta yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Baca Juga: Tak Gunakan Transportasi Publik ke DPR, Alasan Pramono Naik Mobil Dinas: Waktunya Mepet
