RUPST Bank DKI: Agus Widodo Tetap Jabat Dirut, Pemprov Dapat Dividen Rp249 Miliar

Suara.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perbankan Jakarta, Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar kepada para pemegang saham. Angka ini didapatkan dari dividen payout ratio 32 persen dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo mengatakan rincian dividen yang diberikan sebesar Rp249,26 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta, dan Rp56 juta diberikan untuk Perumda Pasar Jaya. Hal tersebut diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank DKI Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (30/04/2025).

"Sedangkan sisa laba bersih tahun 2024, sebesar 68 persen atau senilai Rp529,79 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha Bank DKI," beber Agus Widodo.

Dalam RUPST itu, Agus Widodo juga menyampaikan ada keputusan penting terkait rencana Bank DKI melantai di bursa saham melalui Penawaran Umum Perdana Saham alias Initial Public Offering (IPO).

Menurut Agus Widodo, perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan rencana IPO kepada publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Warga melakukan transaksi pada Gerai ATM Bank DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto] — Penampakan warga saat melakukan transaksi pada Gerai ATM Bank DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

"RUPST memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk segala penyesuaian dan persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penawaran Umum Perdana Saham," jelasnya.

Nantinya, akan dilakukan kajian secara komprehensif, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian domestik maupun global, kondisi pasar saham di BEI.

RUPST juga telah memberikan persetujuan penambahan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Asalnya dari kredit Hapus Buku eks BPPN dengan total Rp2,19 miliar sebagai setoran modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan.

"Dengan penambahan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut, maka Modal Ditempatkan/ Disetor Perseroan akan berubah dari semula sebesar Rp6.58 triliun menjadi Rp6.58 triliun, dan sisanya sebesar Rp760,17 ribu dibukukan dalam Cadangan Umum Perseroan," pungkasnya.