Perempuan 'Ujung Tombak' Perhutanan Sosial, Veronica Tan: Kesetaraan Gender Bukan Cuma Isu Sosial

Kamis, 08 Mei 2025 | 09:52 WIB
Perempuan 'Ujung Tombak' Perhutanan Sosial, Veronica Tan: Kesetaraan Gender Bukan Cuma Isu Sosial
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. (Suara.com/Lilis)

Suara.com - Perempuan diyakini berperan penting dalam keberhasilan program perhutanan sosial di berbagai daerah. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan yang menyebutkan kalau perempuan tidak hanya terbatas berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut mengambil peran sebagai petani. 

Pernyataan itu disampaikan Veronica saat hadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (6/6/2025) kemarin.

“Di banyak daerah, mereka menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi keberlanjutan,” ujar Veronica Tan ditulis pada Kamis (8/5/2025). 

Veronica Tan menyampaikan bahwa Kemen PPPA terus mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk dalam sektor kehutanan yang selama ini kerap didominasi laki-laki. Padahal perempuan juga punya peran di dalamnya dan memerlukan adanya peningkatan kapasitas.

“Kami bertemu langsung dengan kelompok tani wanita yang menjadi champion di Gunung Kidul. Mereka meminta peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM. Ini sinyal bahwa mereka siap maju dan berkembang,” beber Veronica Tan. 

Pada komitmen penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenhut dengan Pemda Yogyakarta, disebut jadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi serta pemberdayaan petani perempuan.

Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebelumnya mengaku pihaknya memiliki komitmen soal kelestarian hutan hingga ikut memajukan perekonomian masyarakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Raja Juli dalam acara penandatanganan MoU antara Kemenhut dengan Global Green Growth Institute (GGGI)  di DI Yogyakarta (DIY) pada Selasa .

"Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah," beber Menhut Raja Antoni ditulis pada Rabu (7/5/2025).

Setidaknya ada dua kesepakatan alias Mou antara Kemenhut dan GGGI. Selain dari pihak Inggris, Menhut Raja Juli Antoni juga melakukan MOU dengan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X.

Baca Juga: Soal Manuver Pemakzulan Wapres Gibran, Ini Alasan Demokrat Ogah Ambil Pusing

Adapun Mou Kemenhut dengan DIY yakni pengembangan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau integrated Forest Farming Development.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antony saat menghadiri penandatanganan Mou dengan Global Green Growth Institute (GGGI) yang berasal dari Inggris dan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X terkait Perhutanan Sosial. (Foto: Dok Kemenhut RI)
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antony saat menghadiri penandatanganan Mou dengan Global Green Growth Institute (GGGI) yang berasal dari Inggris dan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X terkait Perhutanan Sosial. (Foto: Dok Kemenhut RI)

Dalam acara tersebut, Menhut Raja Antoni menyampaikan jika program Perhutanan Sosial digeber oleh pemerintahan Prabowo demi melanjutkan program di era mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.

Menurutnya, program Perhutanan Sosial membuat masyarakat dapat lebih dekat dan memanfaatkan hutan namun juga tetap menjaga kelestarian hutan.

"Beliau meneruskan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya, melanjutkan perhutanan sosial. Agar masyarakat tidak seperti dulu, yang hanya bisa menonton menyaksikan hutan dari jauh, melihat rimbunnya hutan dari jauh, namun mereka hidup jauh dari kesejahteraan dan tidak punya akses pada hutan," beber Menhut Raja Juli.

Program perhutanan sosial mengubah mindset kami di kehutanan yang tadinya mengusir masyarakat dari hutan tapi sekarang kami mengundang masyarakat ke dalam hutan untuk memanfaatkan hutan, tapi secara bersamaan menjaga kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati," sambung Menhut Raja Juli.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey yang hadir di lokasi mengaku senang dengan kerja sama yang terjalin.

Dominic Jermey menyebut kerjasama ini tidak hanya untuk memperkuat perhutanan sosial, namun juga memberdayakan masyarakat.

"Senang sekali bisa kembali ke Yogya hari ini, untuk menyaksikan penandatanganan kemitraam antara Inggris dan Indonesia, untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi modal pembiayaan campuran untuk usaha perhutanan sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, memperkuat perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan," beber Dominic Jermey 

Dominic Jermey juga menilai perhutanan sosial memiliki peran penting, salah satunya untuk konservasi. Tidak hanya itu, Dominic juga menyebut perhutanan sosial menjadi mekamisme penting untuk pertanian dalam ketahanan pangan.

"Perhutanan sosial adalah salah satu pilar utama, kami sangat bangga dapat bekerjasama dengan Indonesia dalam sektor perhutanan sosial. Kami melihat beberapa peranan penting dalam perhutanan sosial. Konservasi hutan, perhutanan sosial merupakan mekanisme penting untuk pertanian yang memiliki peran untuk ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo," pungkas Dominic.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI