Infografis
Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal.
Seperti kemarin, saat pemateri bicara, para kepala daerah dengan tekun mendengarkan paparan Mahfud MD.
Saat pembekalan pagi ini, hadir sejumlah pengurus DPP PDIP, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyatakan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri siap mengikuti diskusi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana peningkatan dana partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pembahasan resmi akan digelar awal Juni mendatang dan akan melibatkan berbagai partai.
“Tidak, itu kan dia (KPK) mau buat diskusi itu. Kalau tidak salah awal Juni mau bicara pembiayaan partai politik. Saya sudah dikasih kabar juga, saya kira partai-partai juga diundang,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat.
Dia menyebut pembiayaan partai adalah isu penting yang harus dikaji secara terbuka, termasuk dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, hingga diskusi resmi digelar, PDIP memilih menahan diri untuk memberikan tanggapan lebih jauh.
Meski begitu, Ganjar menyambut baik inisiatif KPK untuk membuka ruang dialog.
Ia menilai, forum seperti itu penting agar usulan tidak berhenti pada wacana, tetapi didasarkan pada kajian yang komprehensif dan partisipatif.
Baca Juga: Kejati Jakarta Tetapkan Tersangka ke-10 Kasus Pembiayaan Fiktif PT Telkom, Ini Sosoknya
“Kalau sudah ada forum dan undangan resminya, ya kita siap ikut bicara,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
