Infografis
Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDIP, Bonnie Triyana mengaku khawatir soal kemungkinan munculnya narasi desoekarnoisasi atau pendegradasian nama Soekarno dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan.
Hal itu disampaikan Bonnie rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) bahas soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
“Yang terakhir, saya agak khawatir tentang narasi yang bersifat desoekarnoisasi,” kata Bonnie Triyana.
Ia menilai, Presiden pertama RI Soekarno bukan hanya milik PDIP tapi milik semua rakyat Indonesia.
Tapi selama ini kerap menjadi sasaran upaya sistematis untuk meruntuhkan karakter dan perannya dalam sejarah bangsa.
“Jujur, selama puluhan tahun, Soekarno, dia bukan hanya milik PDI Perjuangan, tapi milik bangsa Indonesia, didegradasi, diruntuhkan, dibunuh karakternya,” katanya.
“Dan ini saya pikir juga penting untuk kita perhatikan bersama. Narasi-narasi seperti ini hendaknya tidak lagi ada di dalam proyek penulisan sejarah. Syukur-syukur kalau tidak ada,” imbuhnya.
Atas dasar itu, kata dia, rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah harus bisa menempatkan setiap tokoh secara proporsional.
Hal itu sangat penting dilakukan, kata dia, sebab sejarah akan menjadi pembelaharan buat generasi muda.
Baca Juga: Tolak Proyek Menbud Fadli Zon, AKSI: Tindakan Halus Pemerintah Monopoli Kebenaran Sejarah
“Kita ingin menempatkan orang yang layak pada posisinya, dengan segala macam catatan-catatan untuk dipelajari oleh generasi muda,” ungkapnya.
Apalagi, menurutnya, tujuan belajar sejarah bukan sekadar menghafal angka dan tahun, utamanya untuk menumbuhkan sikap kritis dalam memahami sebab-akibat suatu peristiwa yang pernah terjadi.
“Karena tujuan belajar sejarah buat saya bukan menghafal angka tahun, tapi menumbuhkan sikap kritis dan rasional, logis, untuk memahami sebab akibat sebuah peristiwa yang membawa kita hidup di masa kini. Itu yang seringkali kita mungkin lupakan,” pungkasnya.
Fadli Zon Niat Gaet 100 Sejarawan
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan target penulisan ulang sejarah RI yakni rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
"Sebentar lagi selesainya, Agustus target kita," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Di sisi lain, Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan lebih dari 100 orang sejarawan yang dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
“Kita melibatkan hampir 100 lebih ya kayaknya sejarawan, dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi, sejarawan senior dari Universitas Indonesia,” kata Fadli Zon saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam.
Nantinya, kata dia, penulisan ulang sejarah ini akan diterbitkan dalam versi cetak secara berjilid-jilid yang mencakup berbagai lini masa mulai dari pra-sejarah hingga sejarah masa kini termasuk peristiwa politik negeri.
"Yang era prasejarah sampai yang era misalnya perjuangan kemerdekaan dan sampai yang sekarang gitu kontemporer. Ya tentu saja. Ya tentu saja (peristiwa politik)," beber politisi Partai Gerindra itu.
Soal mekanismenya, kata dia, penulisan ulang sejarah ini tidak dimulai dari nol. Akan tetapi melanjutkan dan melengkapi sejarah Indonesia yang sudah ada.
"Jadi kita akan berangkat tentu dari apa yang sudah ditulis dan kita melakukan update, penambahan-penambahan, data dan sebagainya," ungkap Fadli Zon.
