Pramono Pertahankan Tradisi Raih Opini WTP dari BPK Sejak Era Ahok-Anies, Tapi Ada Catatan Begini

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Ini menjadi kali kedelapan secara beruntun Pemprov DKI Jakarta menyabet predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan.

Tren positif ini mulai diraih sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan terus berlanjut di masa Anies Baswedan hingga saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.

Opini tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5/2025).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024," ujar Bobby.

Menurut Bobby, keberhasilan mempertahankan opini WTP delapan kali berturut-turut ini menjadi indikasi positif atas tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini WTP yang kedelapan kalinya. Sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Pencapaian itu disambut meriah oleh para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.

Usai mendengar pengumuman, mereka bersorak dan memberikan tepuk tangan.

Bahkan, spanduk bertuliskan "8X WTP, Jakarta Menyala" langsung dibentangkan sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan tersebut.

Namun di balik gemerlapnya prestasi itu, BPK tetap memberikan sejumlah catatan krusial yang harus dibenahi Pemprov DKI.

Salah satu sorotan tajam tertuju pada aspek pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal.

"Pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam hal pemungutan dan penghitungan pajak dan retribusi, sehingga masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum terpungut," kata Bobby.

Tak hanya itu, pelaksanaan belanja daerah pun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

BPK menemukan adanya pekerjaan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tak berjalan sesuai kontrak.

Penataan aset daerah, termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), juga dinilai belum tertib.

Kerja sama pemanfaatan aset milik daerah pun belum menunjukkan hasil maksimal. Beberapa kerja sama belum menghasilkan kontribusi yang semestinya masuk ke kas daerah.

Untuk itu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang saat ini digantikan oleh Pj Gubernur Pramono Anung. Rekomendasi itu antara lain meminta kepala perangkat daerah terkait agar:

-Mengidentifikasi dan mengendalikan potensi pajak serta retribusi yang belum tergarap,

-Menatausahakan penerimaan hibah secara tertib melalui mekanisme APBD,

-Memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan sesuai ketentuan,

-Memperbarui pencatatan aset tetap seperti tanah dan fasos-fasum,

-Serta menagih kontribusi pemanfaatan barang milik daerah sesuai perjanjian kerja sama.

Target Jakarta Masuk Top 50 Kota Global

Di sisi lain, Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan kota Jakarta masuk dalam daftar top 50 kota global atau peringkat ke-58 pada 2029 mendatang dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

"Kita mempunyai target 2029 kita akan berada di 58 atau top 50 kota global," kata Gubernur DKI Pramono Anung dalam pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025).

Pramono optimis jika pemerintah maupun masyarakat bisa bekerja bersama-sama maka impian tersebut akan terwujud.

Dia menyoroti saat ini Jakarta berada di peringkat 74 dari 156 kota terbaik di dunia.

Maka itu, dia menargetkan untuk membangun Jakarta menjadi kota global yang berbudaya yakni mengenalkan budaya Betawi demi dikenal seluruh dunia.

"Betawi itu merupakan budaya utama yang ada di Jakarta ini. Maka kenapa kami memilih tema utama dalam hari ulang tahun ini menjadi kota global dan berbudaya Jakarta," ucapnya.

Berbagai capaian Jakarta guna merumuskan strategi menuju 20 kota besar dunia. Pada sektor ekonomi, Jakarta dalam 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi stabil dengan rata-rata 5,2 persen per tahun dan menjadi kontributor utama perekonomian nasional.

Jakarta juga memiliki lebih dari 2.000 perusahaan rintisan (startup) dan menduduki peringkat 21 di dunia dalam ekosistem perusahaan rintisan pada tahun 2023.

Selanjutnya, Jakarta juga tercatat mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal dalam 20 tahun terakhir. Diantaranya Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta jalur Lebak Bulus - Bundaran HI sepanjang 16 km, lalu berlanjut sampai dengan stasiun Kota atau Ancol.

Ada juga Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta dengan jalur Velodrome - Kelapa Gading sepanjang 5,8 km, kemudian dilanjutkan hingga Manggarai yang saat ini masih berjalan pembangunannya.

Selain itu, terdapat Transjakarta yang tercatat sebagai sistem bus rapid transit (BRT) terbesar di dunia dengan 3.500 unit bus, 260 rute, dan 1 juta penumpang per hari.

Jakarta juga memiliki sumber daya manusia yang dapat bersaing di tingkat global, dengan Indeks pembangunan manusia mencapai nilai 80,67 pada tahun 2022.