Santai MK Gratiskan SD-SMP, Gus Ipul Tetap Pede Sekolah Rakyat Bakal Banyak Peminat, Apa Alasannya?

Kamis, 29 Mei 2025 | 12:33 WIB
Santai MK Gratiskan SD-SMP, Gus Ipul Tetap Pede Sekolah Rakyat Bakal Banyak Peminat, Apa Alasannya?
Santai MK Gratiskan SD-SMP, Gus Ipul Tetap Pede Sekolah Rakyat Bakal Banyak Peminat, Apa Alasannya? (Foto: Dok Kemensos)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

“Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa,” ujar Enny. 

“Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa,” tambah dia. 

Dikebut DPR 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani sebelumnya menjamin putusan Mahkamah Konsitusi (MK) tentang pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta akan dimasukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

RUU Sisdiknas sendiri perlu diketahui kekinian sedang digodok oleh Komisi X DPR RI.

"Dengan adanya putusan MK ini maka salah satu yang akan kami masukkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sekolah swasta pun baik SD, SMP harus memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia," kata Lalu dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. (Suara.com/DPR RI)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. (Suara.com/DPR RI)

Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, harus ada revisi kebijakan dan regulasi terkait bantuan operasional sekolah. 

Terlebih, kata dia, untuk sekolah swasta supaya kualitas dan kemandiriannya tidak dikorbankan.

"Revisi kebijakan dan regulasi terkait bantuan operasional sekolah, untuk sekolah swasta sangat diperlukan agar dana ini juga mencakup sekolah swasta secara menyeluruh," ujarnya.

Baca Juga: Yakin Gugatan Ijazah Palsu Ditolak Hakim, Ini Alasan Silfester Matutina Pede Bela Jokowi

Selain itu, menurutnya, juga penting untuk menyusun peta jalan pendidikan agar putusan MK bisa dilaksanakan dengan baik.

"Seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan termasuk organisasi penyelenggara pendidikan harus duduk bersama. Pemangku kepentingan ini harus menyusun peta jalan agar keputusan MK ini betul-betul dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI