Di tengah tarik-menarik ini, muncul suara dari parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas tambang di Raja Ampat melanggar regulasi.
Menurutnya, ini bukan semata soal lingkungan, tapi juga nasib masa depan ekonomi rakyat.
“Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” kata Novita.
Ia mengingatkan, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014, pulau kecil seperti di Raja Ampat diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian. Tambang tidak termasuk di dalamnya.
Dampak ekonominya juga nyata. Tahun ini, sektor pariwisata menyumbang Rp150 miliar untuk PAD Raja Ampat. Jika tambang terus merusak, potensi penurunan bisa mencapai 60 persen.
Sekitar 70 persen wisatawan yang datang berasal dari luar negeri. Kehilangan mereka, berarti kehilangan sumber penghidupan utama masyarakat.
“RUU ini kami dorong agar kawasan ekowisata seperti Raja Ampat memiliki dasar hukum yang kuat, supaya tidak bisa disentuh oleh kegiatan eksploitasi yang merusak. Hilirisasi boleh, tapi jangan tempatkan di lokasi yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia,” tegas Novita.
Greenpeace menyerukan agar pemerintah menghentikan ilusi transisi energi palsu. Mereka menegaskan Hilirisasi nikel seharusnya tak dibayar dengan kehancuran alam dan kehidupan masyarakat adat.
Baca Juga: "Surga Terakhir di Bumi" Terancam, Aktivis Ditangkap saat Protes Tambang Nikel di Raja Ampat
