Jelang 2029: Jokowi dan Gibran Pisah Partai, Strategi Jitu Rebut Kursi Presiden?

Chandra Iswinarno, Lilis Varwati

Selasa, 10 Juni 2025 | 16:11 WIB
Jelang 2029: Jokowi dan Gibran Pisah Partai, Strategi Jitu Rebut Kursi Presiden?
Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini belum memiliki partai politik untuk tempatnya bernaung. [Ist]

Suara.com - Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan tidak akan membawa  putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bila jadi merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun menurut Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa PSI justru akan difungsikan sebagai alat penjaga posisi politik Gibran dari luar, bukan menjadi wadah politik langsung.

"Kalau saya melihat, Gibran tidak akan dia (Jokowi) bawa ke PSI. Justru PSI itu nanti dijadikan tameng dan benteng untuk menjaga Gibran," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Selasa 10 Juni 2025.

Sementara dari sudut pandang strategi politik, Jamiluddin meyakini akan lebih menguntungkan apabila Jokowi dan Gibran ditempatkan di partai yang berbeda.

Sebab, menurutnya, menyatukan seluruh kekuatan dalam satu partai justru akan melemahkan posisi tawar mereka ke depan, khususnya menjelang Pemilu 2029.

"Kalau mereka nanti ada di beberapa partai, itu akan lebih kuat untuk mengantarkan Gibran kalau dia mau nyapres di 2029," ujarnya.

Masuk Golkar Penuh Tantangan

Salah satu partai yang sempat disebut sebagai tujuan Gibran berikutnya ialah Partai Golkar.

Namun menurut Jamiluddin, peluang itu pun belum tentu berjalan mulus, kendati saat ini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tengah mendapat sentimen negatif dari publik.

baca juga

"Bahlil sendiri sebetulnya di internal Golkar kan relatif ditolak, cuma saat itu dipaksakan karena Jokowi masih sangat berkuasa."

Apalagi, Jamiluddin mengungkapkan bahwa Bahlil tidak nyaman dengan isu yang kerap menerpanya dalam beberapa waktu belakangan, seperti tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat.

"Karena itu, Bahlil sendiri sebetulnya sangat tidak nyaman sebagai ketua umum karena terus ada di badai isu-isu soal pendongkelan terhadap dirinya," terang Jamil.

Situasi serupa dinilai bisa dialami Gibran, apabila nantinya ia memutuskan masuk ke Golkar.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing dengan isu jokowi akan mencalonkan diri menjadi Ketum PSI. [Suara.com/Faqih]
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia diperkirakan tidak nyaman dengan isu yang kini menerpanya sebagai Menteri ESDM.. [Suara.com/Faqih]

"Gibran juga belum tentu kalau dia ke Golkar bisa diterima oleh elit-elit Golkar, khususnya para senior di Golkar. Karena tidak ada lagi orang yang kuat seperti waktu Bahlil dipaksakan ke Golkar," ucap Jamiluddin.

Sementara di tengah spekulasi politik yang berkembang, Jamiluddin memperkirakan bahwa Gibran belum akan segera mengambil keputusan terkait partai politik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Lebih Pilih PSI, Elite PPP Pamer Masih Punya Amran dan Sandiaga Uno

Jokowi Lebih Pilih PSI, Elite PPP Pamer Masih Punya Amran dan Sandiaga Uno

News | Selasa, 10 Juni 2025 | 15:09 WIB

Jokowi Dinilai Berat Masuk Golkar, PSI Jadi Opsi Realistis Meski Dibayangi Isu Nepotisme

Jokowi Dinilai Berat Masuk Golkar, PSI Jadi Opsi Realistis Meski Dibayangi Isu Nepotisme

News | Selasa, 10 Juni 2025 | 12:10 WIB

Prabowo Dinilai Akan Tetap 'Lindungi' Jokowi Meski Kian Dekat dengan Megawati

Prabowo Dinilai Akan Tetap 'Lindungi' Jokowi Meski Kian Dekat dengan Megawati

News | Selasa, 10 Juni 2025 | 12:08 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×