JK Ramal Krisis Dahsyat! Perang Picu Ekonomi RI Merosot, Siap-siap Dampaknya

Muhammad Yunus

Minggu, 15 Juni 2025 | 13:53 WIB
JK Ramal Krisis Dahsyat! Perang Picu Ekonomi RI Merosot, Siap-siap Dampaknya
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK orasi ilmiah di hadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025 [Suara.com/Tim Media JK]

Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK menegaskan, sejumlah peristiwa perang memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Bagi JK, hal itu tentu menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa yang baru saja sarjana.

JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang, seperti antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, India-Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Israel-Iran.

"Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan," kata JK.

Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan orasi ilmiah dihadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025.

JK menambahkan, peperangan memicu dunia menjadi krisis. Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia, kata JK, tentu saja ikut mengalami krisis.

Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri.

"Di dalam negeri, harga akibat perang ini maka produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nickel dan tembaga. Semua mengalami penurunan," sebutnya.

Penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia. Karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak.

baca juga

"Apa akibat semua itu, kalau negara kekurangan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan efisiensi. Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya," papar JK lagi.

Faktor kedua, kata JK, Indonesia makin berat karena dampak hutang dari pemerintahan sebelumnya.

Pasalnya saat perdagangan menurun, penerimaan pajak menurun, pembangunan menurun, juga membuat kesempatan bekerja menurun.

"Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktifitas pabrik tekstil dan semua begitu," ungkapnya.

"Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang," imbuh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 ini.

Lebih jauh JK juga menyentil kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut JK, kebijakan tersebut tidak hanya melawan dunia tapi juga menyebabkan perlawanan dari Amerika sendiri.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jusuf Kalla: Aceh Dibentuk oleh Undang-Undang, Lebih Tinggi Dibanding Kepmen

Jusuf Kalla: Aceh Dibentuk oleh Undang-Undang, Lebih Tinggi Dibanding Kepmen

News | Jum'at, 13 Juni 2025 | 18:05 WIB

Singgung Omongan Luhut, Ekonom Sebut Butuh Waktu Lama Ciptakan 67 Ribu Lowongan Kerja di Indonesia

Singgung Omongan Luhut, Ekonom Sebut Butuh Waktu Lama Ciptakan 67 Ribu Lowongan Kerja di Indonesia

Bisnis | Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:01 WIB

Yusril Bicara Kepastian Hukum Demi Ekonomi 8 Persen, Tapi Program Pemerintah Tanpa Payung Hukum

Yusril Bicara Kepastian Hukum Demi Ekonomi 8 Persen, Tapi Program Pemerintah Tanpa Payung Hukum

Liks | Kamis, 12 Juni 2025 | 21:48 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×