Fadli Zon Ragu Ada Perkosaan Massal 1998, Menko PMK Ungkap Fakta Sebaliknya

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno merespons pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon soal tidak adanya pemerkosaan massal pada saat terjadi kerusuhan tahun 1998.

Menurut Pratikno, sebenarnya ada tragedi pemerkosaan. Hal itu merujuk dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas penelusuran terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi di berbagai kota pada saat kerusuhan 1998.

"Saya tidak perlu menjelaskan ulang, itu bisa ada di media juga bahwa memang ada dari TGPF itu yang menyatakan ada pemerkosaan," kata Pratikno ditemui wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin 16 Juni 2025.

Hanya saja, Pratikno menjelaskan bahwa yang dimaksud Fadli Zon sebenarnya pada persoalan mengenai pemerkosaan dilakukan secara massal atau tidak.

"Tapi kan yang disampaikan oleh Pak Menteri kebudayaan kan (dilakukan) massal atau sebagainya. Tapi, anyway itu nanti sudah dijelaskan oleh pak menteri," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga akhirnya buka suara untuk memberikan penjelasan terkait pernyataannya tentang pemerkosaan massal 1998.

Lewat keterangan persnya yang diterima Suara.com, Fadli Zon menyampaikan apresiasi terhadap publik yang semakin peduli pada sejarah termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998.

Menurutnya, peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya 'perkosaan massal.'

"Bahkan liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal 'massal' ini," katanya.

Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.

Di sinilah, menurutnya, perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri.

"Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini."

"Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998," ujarnya.

"Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan," sambung Fadli Zon.

Pernyataan Fadli dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah 'perkosaan massal,' yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.

Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Fadli Zon menarik pernyataannya yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, dan meminta maaf kepada penyintas dan masyarakat.

"Kami mendorong agar pernyataan tersebut dapat ditarik dan disampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia," kata anggota Komnas Perempuan Yuni Asriyanti di Jakarta, Minggu 15 Juni 2025.

Menurutnya, pengakuan atas kebenaran merupakan pondasi penting bagi proses pemulihan yang adil dan bermartabat.

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa hasil laporan resmi TGPF terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM, yakni 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.

Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada BJ Habibie selaku Presiden RI saat itu dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998.

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa dokumen TGPF adalah produk resmi negara.

"Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat negara agar menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi, memegang teguh komitmen HAM, dan mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat," kata Plt Wakil Ketua Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak sebagaimana dilansir Antara.