Ahok Bongkar Akar Korupsi di Indonesia: Presiden Punya Kekuatan, Tapi...?

Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa Ahok, tampaknya masih gerah dengan persoalan korupsi yang membelit birokrasi dan proyek pemerintah. Dalam sebuah podcast YouTube Success Before 30 yang dibedah secara kritis.

Ahok tak hanya mengumbar optimismenya, tapi juga menyoroti akar masalah mengapa praktik bersih sulit diwujudkan di Indonesia, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh penguasa baru.

Ahok menyebut banyak orang merasa mustahil menjadi pengusaha atau pejabat yang bersih dan tetap bertahan dalam lingkaran setan ini.

Menurutnya, publik dipaksa menerima "standar minimal". Namun, Ahok menampik pandangan pesimistis ini dengan tajam.

"Anggapan 'tidak mungkin' itu muncul karena belum pernah ada kejadiannya," bantahnya dikutip pada Jumat (27/6/2025).

"Kalau ada contoh, baru mungkin. Negara lain yang dulunya korup saja bisa berubah," tambahnya.

Ahok bersikukuh bahwa Indonesia bisa lepas dari korupsi, bahkan menunjuk dirinya sendiri sebagai contoh nyata yang mampu bertahan di tengah politik yang dianggap kotor.

Ini bukan sekadar optimisme Ahok, melainkan penegasan bahwa kegagalan ada karena ketiadaan kemauan dan teladan.

Kekuatan Presiden dan Rakyat yang Terpasung Sistem

Harapan Ahok terhadap kemajuan Indonesia terletak pada kekuasaan penuh seorang presiden.

Ia menyoroti bahwa konstitusi Indonesia memberikan wewenang besar kepada presiden.

Namun, harapan ini akan terwujud "jika presiden tersebut benar-benar ingin memanfaatkan pengusaha baik tanpa kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya.

Ini adalah kritik tersirat, menurutnya,  seringkali kekuasaan besar ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang.

Ahok juga melihat adanya keberanian, meski ia menyayangkan bagaimana sistem seringkali membungkamnya.

Ia membandingkan dengan era Nazi di Jerman, di mana Dietrick Bonhoeffer berani bersuara.

"Di Indonesia banyak rohaniawan yang berani menyuarakan kebenaran," akunya.

Pertanyaannya, mengapa suara itu belum cukup mengubah sistem? Ahok percaya pada peran teknologi: "Dengan adanya media sosial dan AI, transparansi akan lebih mudah tercapai dan aparat tidak bisa lagi dengan mudah menekan pihak yang benar".

Teknologi bisa menjadi alat perlawanan jika dimanfaatkan.

Kisah Ahok di Pilgub Bangka Belitung 2007 juga menjadi tamparan. "Banyak nelayan rela menjadi saksi kecurangan meskipun berisiko, karena mereka mendambakan masa depan yang lebih baik," kisahnya.

Ini menunjukkan bahwa rakyat kecil sebetulnya mendambakan perubahan, tetapi seringkali terjebak dalam sistem yang korup.

Mencegah Korupsi: Bukan Hanya Niat, tapi Sistem dan Sanksi Tegas

Ahok juga memberikan saran keras bagi pengusaha dan pemerintah agar kemitraan bersih bisa terwujud.

Ia melihat banyak PNS yang ingin bekerja dengan baik dan mendapatkan rezeki halal, tapi seringkali tidak diberi ruang.

Untuk supplier pemerintah, ia menyentil keberadaan e-katalog LKPP yang seharusnya jadi solusi, tapi seringkali jadi celah.

Ahok menekankan agar faktur pajak penjualan ke pihak swasta dijadikan dasar harga tayang di e-katalog. Ini untuk mencegah mark-up harga yang sering terjadi.

Ia bahkan memberikan contoh pribadinya di Jakarta, di mana ia bisa mendapatkan lampu dan bus TransJakarta berkualitas dengan harga wajar hanya dengan menuntut transparansi dan menggunakan harga faktur pajak.

Ahok menegaskan bahwa aparat sebetulnya bisa dengan mudah melacak praktik mark-up harga impor, melalui data bea cukai dan harga asli dari negara asal.

Ahok juga menasihati pengusaha agar "tidak serakah" dan tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.

"Pengusaha bisa memilih untuk tidak merambah hutan lindung atau melakukan praktik ilegal lainnya," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan membawa kebahagiaan.

"Kita manusia itu bukan AI bos, ada nurani kan, ada being kita gitu loh. Negeri ini itu berlimpah-limpah SDM yang pengin baik, pengin makan rezeki halal, pengin dapat gaji baik," tegas Ahok.