KPA Tegaskan Warga Penolak KEK Mandalika Bukan Anti-Pembangunan, Presiden Diminta Lakukan Ini

Investasi Elite

Ia menyayangkan pendekatan pembangunan yang bersifat eksklusif, karena mengabaikan potensi ekonomi rakyat demi membangun zona wisata dan investasi elite.

“Harusnya kawasan ekonomi khusus itu merangkul pusat-pusat ekonomi yang dikembangkan oleh rakyat."

"Bukan justru ingin menciptakan ekonomi baru di wilayah non-Jawa, tapi justru menghabisi praktik-praktik ekonomi lokal yang sudah eksis, lama, dan berkembang di Lombok Tengah,” kritik Dewi.

Atas berbagai persoalan tersebut, KPA mendesak Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan evaluasi total terhadap proyek KEK Mandalika.

Evaluasi ini termasuk menghentikan pendekatan-pendekatan represif dan mempercepat proses pemulihan hak atas tanah bagi warga yang terdampak.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga diminta untuk berpihak kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan tersebut.