Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyampaikan pandangannya soal DPR RI belum juga menindaklanjuti adanya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari kursi Wapres RI.
Dedi menilai, adanya desakan pemakzulan tersebut memang dilematis.
"Desakan pemakzulan itu dilematis, satu sisi sulit diwujudkan, sisi lain diusulkan oleh purnawirawan yang secara relasi dekat dengan Presiden, sehingga membuat DPR MPR cukup menjaga jarak, meski demikian belum tentu DPR tidak merespon, bisa saja masih menunggu restu atau reaksi Prabowo," kata Dedi kepada Suara.com, Sabtu (28/6/2025).
Ia mengatakan, hal itu bisa jadi kemungkinan DPR RI masih cuek terhadap adanya surat yang meminta Gibran dimakzulkan.
Namun, kata dia, dari sisi politik isu soal desakan pemakzulan Gibran sangat sesintif. Lebih jauh, kata dia, bisa memicu konflik antara Presiden RI Prabowo dengan Joko Widodo atau Jokowi.
"Dan memang, dari sisi politik isu semacam ini rentan, bisa memicu konflik antara Jokowi dan Prabowo yang hingga kini terdengar dekat," katanya.
Apalagi, menurutnya, dukungan Prabowo di parlemen juga belum bertambah.
"Jika PDIP konfirmasi bergabung ke pemerintah, bisa jadi akan pengaruhi respon DPR pada desakan pemakzulan ini," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya hal itu DPR RI menghitung eskalasi politik yang ada.
Baca Juga: KPA Tegaskan Warga Penolak KEK Mandalika Bukan Anti-Pembangunan, Presiden Diminta Lakukan Ini
"Tentu mereka menghitung eskalasi politiknya, bagaimanapun Gibran dan Jokowi punya jejaring elit di kekuasaan saat ini, sehingga Prabowo sekalipun tidak dapat secara terus terang mendukung langkah pemakzulan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa pihaknya masih akan sikapi hati-hati soal adanya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Hal itu disampaikan Dasco menanggapi soal belum dibacakannya surat tersebut dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang.
Ia mengatakan, jika surat yang mengatasnamakan Purnawirawan ada banyak diterima DPR RI sehingga pihaknya masih akan mengecek terlebih dahulu.
"Jadi begini kami juga mendapatkan surat dari juga itu forum purnawirawan juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan lota akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," sambungnya.
Di sisi lain, ia mengatakan, surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI disebut masih ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Suratnya secara resmi dari Setjen DPR belum dikirim ke pimpinan dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di Rapim dan Bamus sesuai mekanisme mungkin besok atau pekan depan," pungkasnya.
Sebelumnya saat DPR RI membuka masa sidang IV Tahun 2024-2025 dengan menggelar Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), belum dibacakan soal masuknya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
