Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritisi guyonan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang mengusulkan adanya anggaran pendangadaan iPad bagi anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 yang melibatkan Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (1/7/2025).
Lucius menilai, semangat mengurangi kertas atau paperless memang tujuannya baik, tapi jangan dimanfaatkan DPR untuk meminta fasilitas.
"Akan tetapi jika semangat itu jadi alasan untuk meminta fasilitas semacam iPad ya jadi kontraproduktif. Apalagi rencana pengadaan iPad itu disuarakan ketika DPR sedang membahas anggaran negara untuk tahun 2026," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (2/7/2025).
Ia mengatakan, dengan adanya guyon usulan tersebut jadi membuka tabir kalau selama ini yang berpikir serius soal anggaran justru Menteri Keuangan bukan DPR.
Semangat paperless padahal sudah dilakukan di DPR, terbukti, kata Lucius, dengan banyaknya layar atau monitor di ruang rapat.
"Masalahnya banyak anggota kerap enggak rajin menghadiri rapat. Atau kalau hadir pun, mereka malas menyimak presentasi di layar," katanya.
Untuk itu, Lucius menilai usulan pengadaan iPad sangat tidak mendesak untuk DPR.
"Kalau anggota DPR merasa perlu menggunakan iPad ya beli sendirilah. Sudah banyak juga kan yang punya. Kalau sudah punya tetapi minta yang baru karena gratis, ya itu namanya pemborosan," ujarnya.
"Pemborosan itu yang sedang ingin dicegah pemerintahan sekarang melalui program efisiensi anggaran. Semangat efisiensi itu seharusnya menjadi spirit pembahasan anggaran, bukan malah pemborosan," sambungnya.
Sebelumnya, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan defisit anggaran yang diperkirakan tembus Rp662 triliun pada 2025, DPR justru mengusulkan hal berbeda, yakni pengadaan iPad untuk anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025). Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Setelah menyampaikan rancangan APBN 2026, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa rapat kali ini tidak menggunakan kertas. Lantaran mengurangi penggunaan kertas.
"Kalau kita raker dan panja karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless jadi tidak menerima fotokopi jadi bisa di iPad," kata Said di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Dalam hal ini, beberapa anggota mengungkapkan agar adanya pengadaan iPad di setiap ruangan. Menanggapi ini, ketua Banggar pun berencana untuk mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk anggaran iPad.
"Kalau iPad DPR bakal bersurat ke Kementerian Keuangan," katanya sambil tersenyum.
Sementara itu, pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp662 triliun.
"Defisit 2025 diperkirakan 2,78% PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penerimaan negara diperkirakan bisa terkumpul Rp2.076,9 triliun atau tumbuh 7,5%.
Rendahnya penerimaan disebabkan oleh pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sebelumnya berpotensi Rp71 triliun.
"Itu menghilangkan Rp71 triliun dari target kita ini tentu hilangkan kinerja kita," ujarnya.
Khusus untuk bea cukai diperkirakan mencapai Rp310,4 triliun atau tumbuh 3,4%.
"Kebijakan tidak naikkan cukai tapi harga jual eceran, lalu berantas rokok ilegal, maupun kecenderungan downtrading serta dilakukan measure track and trace otentifikasi cukai dan pemberantasan rokok ilegal," jelasnya.
Sementara itu PNBP diperkirakan Rp477,2 triliun atau kontraksi 18,3%. Ini disebabkan oleh dividen BUMN yang sudah disetorkan ke negara lagi.
Belanja negara diperkirakan terealisasi Rp3.527,5 triliun atau 97,4% APBN.
Tambahan SAL Rp85,6 triliun akan dipergunakan untuk penurunan penerbitan surat berharga negara, kewajiban belanja prioritas dan pembiayaan defisit.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memperkenalkan dua direktur jenderal terbarunya, yakni Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kepada jajaran Banggar, DPR.
"Dirjen Bea Cukai baru Pak Jaka dan Dirjen Pajak baru, Pak Bimo, lalu Pak Anggito yang bilang setelah 10 tahun bisa kembali lagi seperit kembalinya si anak yang hilang,"katanya.
Adapun, Bimo terakhir diketahui menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Maritim dan Investasi di era Menko Luhut B Pandjaitan.
TERPOPULER
