Infografis
Pihak universitas secara konsisten menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang sah.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, dalam salah satu keterangannya menyatakan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa yang masuk pada tahun 1980 dan lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan dokumen akademik yang dimiliki universitas.
Bantahan UGM tidak hanya berhenti di level pimpinan. Alumni yang merupakan rekan seangkatan Jokowi turut memberikan kesaksian.
Frono Jiwo, salah satu teman kuliah Jokowi, membenarkan bahwa ia masuk dan wisuda bersamaan dengan Jokowi.
Ia bahkan menyatakan bahwa tampilan fisik ijazahnya identik dengan milik Jokowi, hanya nomor kelulusan yang berbeda.
Klarifikasi ini juga menjawab berbagai tudingan teknis, seperti jenis huruf pada skripsi dan ijazah yang dipermasalahkan oleh sebagian pihak, yang disebut UGM merupakan hal yang lumrah pada era tersebut.[5]
Arti 'Naik Penyidikan' dan Implikasi Politiknya
Penting untuk dipahami, naiknya status sebuah perkara ke tahap penyidikan bukanlah vonis bersalah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahap penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Ketika sebuah kasus naik ke penyidikan, artinya aparat penegak hukum telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menduga telah terjadi tindak pidana.
Baca Juga: Rocky Gerung Bikin Geger! Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Tapi...
Proses selanjutnya adalah mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya.
Namun, di luar koridor hukum, eskalasi kasus ini memiliki implikasi politik yang tak bisa diabaikan. Bagi kubu Jokowi, proses hukum ini menjadi arena pembuktian untuk membungkam tudingan miring secara permanen.
Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang terus meragukan, proses ini akan terus diawasi sebagai ujian atas transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Terlepas dari hasil akhirnya nanti, perjalanan kasus ijazah ini menjadi cerminan betapa isu personal seorang pemimpin dapat terus dieksploitasi dalam pertarungan politik yang keras.
Babak baru di meja penyidikan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang saling lapor, tetapi dapat memberikan kepastian hukum yang final dan mengedukasi publik untuk membedakan antara kritik berbasis fakta dan kampanye delegitimasi yang merusak.
