Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mengutip pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Hal itu dia sampaikan saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung pada persidangan kasus dugaan korupsi pada importasi gula yang menjadikannya sebagai terdakwa. Duplik itu berjudul ‘Tetap Manusia’.
Awalnya, Tom Lembong menanggapi pernyataan jaksa bahwa aturan tidak memberikan ruang terhadap kebijakannya soal importasi gula kristal mentah.
“Bapak Mahfud MD, saat menjabat sebagai Menko Polhukam, dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR-RI beberapa tahun lalu, pernah menjelaskan ‘tidak ada aturan yang membolehkan saya untuk ke WC sekarang, tapi juga tidak ada aturan yang melarang. Berarti boleh. Kalau tidak diatur, berarti boleh,” kata Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
Tom kemudian memberikan contoh lain bahwa tidak ada aturan, ketentuan, dan undang-undang yang secara eksplisit memperbolehkan warga untuk menarik napas.
Untuk itu, dia mempertanyakan perlunya pasal mengenai pernapasan warga agar ada payung hukumnya sehingga tidak menciptakan masalah hukum di kemudian hari.
“Jadi, apakah tidak adanya aturan yang secara eksplisit membolehkan impor gula mentah, berarti bahwa kita melanggar hukum dengan mengimpor gula mentah?” tanya Tom Lembong.
Lebih lanjut, dia menilai putusan hakim terhadap kasus yang sedang dihadapinya ini akan memberikan konsekuensi luas bagi kepastian hukum untuk pelaku usaha dan investor di Indonesia," kata dia.
![Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong saat bacakan duplik atau tanggapan terhadap replik penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025). [ANTARA/Agatha Olivia Victoria]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/14/89523-mantan-mendag-tom-lembong.jpg)
“Bahkan, bagi hidup dan suasana budaya masyarakat kita pada umumnya, apakah menikmati kebebasan atau senantiasa dihantui oleh potensi kriminalisasi aparat?” tandas Tom Lembong.
Baca Juga: Pengacara Tom Lembong Sebut Tuntutan Jaksa 'Imajiner': JPU Tak Bisa Pakai Permendag untuk Pemidanaan
Tuntutan 7 Tahun Penjara
Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana 7 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Hal itu disampaikan dalam sidang dugaan korupsi pada impor gula kristal mentah yang menjadikan Tom Lembong sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan tuntutan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu penjara selama 7 tahun,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
