Intel Bongkar Skenario 'Singkirkan' Gibran ke Papua: Ada Jejak Pengkhianatan Jokowi?

Suara.com - Isu penugasan Wakil Presiden  Gibran Rakabuming Raka ke Papua bukan sekadar wacana administratif.

Analisis tajam dari seorang mantan Intelijen Negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menguak adanya dugaan skenario politik tingkat tinggi untuk "menyingkirkan" Gibran dari pusat kekuasaan, yang diwarnai jejak masa lalu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keraguan mendalam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam podcast eksklusif di Forum Keadilan TV, Kolonel Chandra membongkar lapisan-lapisan motif di balik isu yang pertama kali dilempar oleh Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tersebut.

Menurutnya, ini jauh lebih kompleks dari sekadar pembagian tugas wakil presiden.

Manuver Politik Menjauhkan Gibran dari Istana?

Spekulasi terkuat yang dianalisis Chandra adalah adanya upaya sistematis untuk menjauhkan putra sulung Presiden Jokowi itu dari lingkar utama kekuasaan di Jakarta. Ia menguraikan beberapa kemungkinan motif di baliknya.

Pertama, sebagai strategi Presiden Prabowo Subianto untuk "menjauhkan Gibran dari tekanan isu pemakzulan" yang sempat berhembus. Kedua, sebuah langkah untuk memutus pengaruh lingkar dalam Jokowi.

Chandra menyebut ada kemungkinan Gibran sengaja "dijauhkan dari orang-orang dekat Jokowi," yang mengindikasikan pergeseran dan perebutan pengaruh di internal pemerintahan baru.

Di sisi lain, penugasan ini juga bisa dibaca sebagai upaya membangun citra Gibran yang selama ini dinilai minim kerja konkret.

"Penugasan ini juga dilihat sebagai upaya agar Gibran terlihat memiliki pekerjaan dan tugas kenegaraan yang jelas, menjawab kritik publik mengenai aktivitasnya yang dianggap kurang mendasar," tegas Kolonel Chandra dikutip dari YouTube pada Selasa (15/7/2025).

Jejak 'Pengkhianatan' Jokowi dan Keraguan Prabowo

Analisis Chandra menjadi semakin tajam ketika ia menarik benang merah ke masa lalu Jokowi di Papua, yang ia sebut menjadi sumber keraguan Prabowo untuk menempatkan Gibran di sana.

"Ada keraguan dari Prabowo terkait penempatan Gibran di Papua karena latar belakang masa lalu ayahnya, Jokowi, yang pernah membawa dokumen referendum Papua Barat ke Brisbane pada tahun 2014," papar Chandra.

Tindakan Jokowi pada Agustus 2014, sesaat sebelum dilantik, yang bertemu dengan Profesor Damien Kingsbury sambil membawa dokumen tersebut, "dianggap sebagai indikasi pengkhianatan," dan diduga atas rekomendasi dari Amerika Serikat.

Latar belakang inilah yang disinyalir membuat Prabowo gamang.

Keraguan Prabowo tidak hanya soal Gibran. Chandra menyoroti perubahan karakter sang Jenderal yang kini tampak ragu mengambil keputusan tegas.

"Perubahan karakter pada Prabowo yang kini terlihat lebih peragu dibandingkan masa lalunya yang overconfident," ujarnya.

Menurutnya, Prabowo "ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai persoalan, termasuk isu hukum dan kinerja menteri, karena adanya tekanan, terutama dari pihak Jokowi."

Potensi Gagal di Papua dan Seruan Mundur

Jika penugasan ini benar-benar terjadi, Kolonel Chandra pesimis Gibran akan menuai sukses. Kompleksitas masalah Papua, ditambah pendekatan pembangunan yang keliru seperti proyek food estate, menjadi batu sandungan utama.

Proyek lumbung pangan itu "dianggap blunder karena tidak melibatkan dialog dengan masyarakat adat dan mengabaikan tanah ulayat."

Atas dasar itu, Chandra memprediksi Gibran "akan kesulitan berprestasi di Papua karena kompleksitas masalah dan pendekatan pembangunan yang ada."

Lebih jauh, ia secara blak-blakan menyentil kapasitas Gibran sebagai wakil presiden. "Ada pandangan bahwa Gibran selama ini tidak melakukan tugas-tugas kenegaraan secara maksimal," ungkapnya, bahkan secara mengejutkan "menyarankan agar Gibran mundur dari jabatan Wapres karena dianggap tidak memiliki kapasitas."