Suara.com - Panggung politik nasional terus membara di pertengahan Juli ini. Sorotan tajam mengarah pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tokoh muda yang berada di puncak kekuasaan.
Namun, tekanan tidak datang dari lawan politik biasa, melainkan dari barisan purnawirawan jenderal TNI yang kenyang pengalaman tempur dan kenegaraan.
Mereka secara terbuka dan serempak 'turun gunung', melayangkan surat tuntutan pemakzulan Gibran ke MPR dan DPR RI, mendesak Gibran untuk lengser dari jabatannya.
Sikap keras para jenderal ini sontak membelah opini publik dan melahirkan spekulasi liar.
Di satu sisi, muncul pertanyaan sinis: apakah ini hanyalah bentuk iri hati atau post power syndrome dari para senior yang melihat seorang anak muda melesat ke tampuk kekuasaan tanpa meniti karier dari bawah?
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih fundamental: apakah ini adalah alarm darurat dari para penjaga Sapta Marga yang melihat adanya ancaman serius terhadap konstitusi dan masa depan bangsa?
Dua Motif Utama di Balik Desakan Pemakzulan
![Wapres Gibran Rakabuming Raka peringatkan penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan jangan menggunakan subsidi upah untuk Judi Online atau Judol saat meninjau penyaluran BSU di Jawa Tengah, Jumat 18 Juli 2025. [ANTARA/Mentari Dwi Gayati]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/18/11674-wapres-gibran-rakabuming-raka-peringatkan-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan.jpg)
Menurut analisis dan suara yang berkembang, ada dua alasan mendasar yang mendorong para purnawirawan ini mengambil sikap.
Alasan pertama dan yang paling fundamental adalah proses naiknya Gibran ke panggung Pilpres 2024.
Baca Juga: Pengamat: Jokowi dan Keluarga Panik Ditinggalkan Kawan dan Kena Kasus Bertubi-tubi
Bagi mereka, jalan yang ditempuh Gibran adalah buah dari "pelecehan lembaga hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi."
Putusan kontroversial MK yang mengubah syarat usia cawapres dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rasa keadilan dan tatanan hukum.
Sebagai prajurit yang disumpah untuk setia pada konstitusi, mereka melihat proses ini sebagai cacat bawaan yang mendelegitimasi posisi Gibran sejak awal.
Motif kedua bersumber dari keraguan mendalam terhadap kapabilitas Gibran sebagai pemimpin.
Para jenderal ini, yang telah mengabdi puluhan tahun dan menghadapi berbagai krisis negara, khawatir akan nasib bangsa jika terjadi sesuatu yang membuat Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap.
Secara konstitusional, Gibran otomatis akan naik menjadi presiden.