Kejagung Tetapkan 8 Tersangka di Kasus Korupsi Pemberian Kredit ke PT Sritex, Ini Perannya

PS disebut tidak meneliti pemberian kredit kepada PT Sritex sesuai nomor hukum perbank dan ketentuan bank.

Ia juga memutus kredit PT Sritex dengan fasilitas Jaminan umum tanpa kebendaan walaupun sritex tidak termasuk kategori debitur prima.

Sementara tersangka YR merupaan komite kredit pemutus tingkat pertama, ia memutuskan pemberiaann plafon kepada PT Sritex sebesar Rp350 miliar.

“Walaupun dia mengetaghui dalam rapat komite kredit pengusul MAK mengusulkan PT Sritex tidak mencantumkan kredit baru," katanya.

Kemudian, BR selaku kmomite kredit kantor pusat IV memiliki kewenangan memutus kredit modal kerja Rp200 milia tidak melakukan tugas sesuai komite kredit dan tanggungjawab sebagai komite kredit sesuai dengan prinsip 5C, yakni Character, Capacity, Capital? collateral dan condition.

“Dalam melakukan evaluasi permohonan, kredit yang diajukan oleh PT Sritex, BR tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan," katanya.

Tersangka lainnya yakni SP yang merupakan Direktur Utama PT Bang Pembangunan Daerah Jawa Tengah, periode 2014-2023, ditetapkan menjadi tersangka karena memiliki kewenangan untuk memutus kredit, dan bertanggungjawab atas kelutusan yang diambil.

“Ia idak membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dan Komite Pembiayaan (KK) pada Pemberian fasilitas kredit modal kerja rantai pasok (SCF) kepada PT Sritex,” katanya.

SP juga menyetujui pemberian kredit kepada PT Sritex walaupun mereka mengetahui kewajiban PT Sritex lebih besar dari aset yang dimiliki sehingga kredit tersebut beresiko.

“Menyetujui dan menandatangani usulan memorandum Analisa Kredit yang diajukan oleh PT Sritex tanpa dilakukan verifikasi secara langsung terhadap kebenaran Laporan Keuangan Audited PT Sritex 2016 hingga 2018,” katanya.

“Melainkan hanya melakukan analisa terhadap data-data yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut,” katanya menambahkan.

Kemudian PJ, selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 hingga 2020, memilili kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terhadap suatu MAK.

“Ia juga tidak membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dan Komite Pembiayaan (KK) pada Pemberian fasilitas kredit modal kerja rantai pasok (SCF) kepada PT Sritex,” ucapnya.

Kemudian PJ juga menyetujui pemberian kredit kepada PT Sritex walaupun mereka mengetahui kewajiban PT Sritex lebih besar dari aset yang dimiliki sehingga kredit tersebut beresiko.

“PJ juga tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis Kredit,” ungkapnya.

Selanjutnya, SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018 s.d. 2020.

Dalam perkara ini, ia tidak memastikan terselenggaranya kegiatan operasional Bank yang sesuai dengan manajemen risiko dan melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen risiko oleh seluruh unit kerja Bank Jateng.

“Kajian risiko tidak ditindaklanjuti oleh Analis Kredit melalui mekanisme Trade Checking dan dalam menyusun analisa kredit dibuat dengan data yang tidak diverifikasi dan diyakini kebenarannya terkait data buyer dan supplier data keuangan, sehingga analis belum melakukan perhitungan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, termasuk pokok dan bunga, sesuai jadwal yang telah disepakati,” jelasnya.

Ia juga ikut menandatangani usulan Memorandum Analisa Kredit yang diajukan oleh PT Sritex tanpa dilakukan verifikasi secara langsung terhadap kebenaran Laporan Keuangan Audited PT Sritex 2016 hingga 2018.

“SD juga tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis kredit. Tidak menyusun analisa kredit penyediaan dana lainnya atas dasar data yang diterima dan diverifikasi serta diyakini kebenarannya,” ucapnya.

Akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten; PT Bank DKI Jakarta dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritex telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun.

Meski demikian, saat ini pihak kejaksaan masin dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.