Kritik Mufti Anam tidak hanya berhenti pada dampak ekonomi terhadap rakyat, tetapi juga menyentuh persoalan konstitusional dan tata kelola negara.
Ia berpegang teguh pada Pasal 23 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa seluruh pendapatan negara harus dimasukkan dalam APBN dan pembahasannya wajib melibatkan DPR sebagai representasi rakyat.
Dengan dialihkannya dividen BUMN ke Danantara, mekanisme check and balance yang seharusnya dilakukan oleh parlemen menjadi hilang.
Ia mempertanyakan siapa yang akan mengawasi pengelolaan dana triliunan rupiah di Danantara jika tidak lagi melalui jalur APBN.
"Dividen BUMN adalah hak negara, hak rakyat wajib dicatat APBN, sekarang dividen itu tidak masuk lagi kas negara. tidak lagi dikelola kementerian keuangan dan dialihkan ke Danantara. Siapa check and balance Danantara? Dilaporkan ke presiden? jelas mustahil kalau setiap transaksi dilaporkan ke presiden, karena urusan presiden sangat kompleks. jangan sampai niat mulia niat baik dan mulia Danantara menimbulkan persoalan negara dalam negara," terangnya.
