Ia juga mendorong adanya sinergi yang lebih sistemik antar kementerian dan pembentukan unit khusus di kepolisian yang fokus menangani kejahatan pangan strategis.
“Semua aktor, termasuk pemerintah daerah, harus bekerja dalam satu kerangka pengawasan yang terukur, terpantau, dan dapat diintervensi dengan cepat ketika ada penyimpangan,” ujar Rizal.