Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan jawaban menohok atas anggapan yang menyebut Inosentius Samsul adalah 'calon titipan' untuk kursi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat ayang akan pensiun.
Dengan nada tegas, ia tidak hanya menolak istilah tersebut, tetapi juga secara terbuka mengklaim Inosentius sebagai kandidat pilihan DPR yang sengaja dicari dan diusung.
"Jadi kalau titipan, bukan titipan lagi. Ini memang calon kami!" cetus Habiburokhman dalam konferensi pers usai uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025).
Pernyataan ini dilontarkan untuk membalas anggapan publik bahwa proses pemilihan yang terkesan terburu-buru dan hanya memunculkan satu nama adalah hasil dari pesanan pihak tertentu.
Habiburokhman menepis anggapan itu dengan menyatakan bahwa DPR justru menjalankan hak konstitusionalnya secara proaktif.
"Apakah calonnya satu atau dua, kami kan melaksanakan hak konstitusi kami. Mekanisme seperti talent scouting (pencarian bakat), itu adalah mekanisme yang sangat lazim," jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu membeberkan bahwa Komisi III sengaja tidak hanya duduk manis menunggu pendaftar.
Sebaliknya, kata dia, mereka melakukan rekrutmen aktif untuk menemukan figur yang paling tepat.
"Kami mendorong, mencari orang-orang, tokoh-tokoh yang punya kapasitas. Kalau orang yang tidak mau daftar, kita dorong, kita endorse untuk daftar. Nah, ini yang kami lakukan," tegasnya.
Baca Juga: Di Depan DPR, Calon Hakim MK Inosentius Samsul: MK Bukan Lembaga Alternatif Pembentuk UU!
"Jadi saya pikir ini sudah sangat sesuai. Bukan titipan lagi, ini calon usulan DPR. Memang haknya DPR," sambungnya.
Untuk melegitimasi proses tersebut, Habiburokhman memastikan seluruh tahapan telah berjalan sesuai aturan, transparan, dan bahkan diawasi langsung oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Prosesnya berlangsung secara akuntabel, transparan, dan terbuka. Tadi juga langsung disupervisi oleh MKD, Pak Nazarudin Dek Gam hadir melakukan pengawasan," tambahnya.
Ia menyatakan hasil persetujuan ini akan segera diserahkan ke Pimpinan DPR untuk disahkan dalam Rapat Paripurna terdekat, yang kemungkinan besar akan digelar pada Kamis besok.
