Selama Koruptor Gerak Bebas, Gus Dur Pernah Sebut Demokrasi di Indonesia Cuma Omongan Goblok

Suara.com - Jauh sebelum hiruk pikuk politik sekarang ini, Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur telah melontarkan kritik pedas terkait koruptor dan demokrasi di Indonesia.

Di masa pemerintahannya, Gus Dur pernah secara blak-blakan menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.

Dalam video lawasnya yang diunggah ulang oleh akun TikTok @zeinfakhril, Gus Dur menyoroti betapa tak berdayanya rakyat ketika dihadapkan pada aparat negara yang korup.

Gus Dur menyinggung soal betapa masifnya praktik korupsi aparat negara pada masanya, yang masih terasa relevan sampai sekarang.

"Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih. Apa yang tidak dikorupsi sekarang?" ujar Gus Dur dalam rekaman tersebut.

Gus Dur melihat adanya sebuah paradoks yang menyakitkan dari banyaknya praktik korupsi di Indonesia.

Di kala negara terus menumpuk utang, Gus Dur mengatakan praktik korupsi bukannya diberantas dan dihilangkan tetapi justru semakin merajalela.

"Tambah lama tambah gede korupsinya. Utangnya tambah, korupsinya tambah. Bukannya dihilangkan," kata Gus Dur.

Karena itu, Gus Dur lantas menyindir para elit politik yang begitu bangga menyuarakan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.

Bagi Gus Dur, klaim semacam itu adalah sebuah kebohongan besar, sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar di tengah realitas hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Bahkan, ia tak segan menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan orang-orang yang mengklaim demokrasi terlah berjalan baik di Indonesia tersebut.

"Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan goblok," ucapnya dengan tegas.

Bagi Gus Dur, esensi dari sebuah negara demokrasi terletak pada tegaknya supremasi atau kedaulatan hukum.

Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, demokrasi hanyalah slogan kosong yang tak bermakna.

Selama para koruptor masih bisa melenggang bebas tanpa tersentuh jerat hukum, maka selama itu pula Indonesia belum bisa disebut sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.