Gibran Temui Ojol Setingan? Asosiasi Pengemudi Ojol: Kami Tak Kenal Orang-orang Itu

Suara.com - Kebenaran identitas sekelompok orang mengaku sebagai perwakilan pengemudi ojol yang ditemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (31/8) akhir pekan lalu, kini dipertanyakan.

Sebab, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan sekelompok orang itu tidak dikenal dalam asosiasi sebagai driver ojol.

Langkah Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang mengundang dan mempublikasikan pertemuan tersebut dinilai janggal dan ceroboh.

Sebaliknya, Igun Wicaksono justru mempertanyakan identitas dan legitimasi kelompok yang diterima Gibran.

Apalagi, kata dia, sekelompok orang itu tidak pernah terlihat dalam aksi solidaritas maupun proses pengawalan kasus hukum Affan Kurniawan.

"Iya, tidak kenal. Tak ada yang mengetahui dari kelompok mana, atau mewakili siapa mereka itu," kata Igun, Selasa (2/9/2025).

Dia menuturkan, Garda Indonesia terlembagakan serta terdaftar secara hukum.

"Kami juga menjadi saksi mata langsung peristiwa Affan Kurniawan," kata dia.

Kecurigaan ini kontras dengan narasi yang dibangun melalui video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Setwapres.

Baca Juga: Ojol yang Ditemui Gibran Pakai Sepatu Air Jordan Rp 2 Jutaan, Benar 'Aktor' Bayaran?

Dalam video tersebut, perwakilan pengemudi yang bertemu Gibran mengaku senang bisa berdialog dan menyampaikan keresahan mereka akibat menurunnya pendapatan sejak unjuk rasa pecah.

Mereka juga mengklaim telah mendapat janji dari Gibran untuk mengawal proses hukum atas kematian Affan.

"Alhamdulillah, justru tadi pertemuannya lebih banyak kami yang meminta. Kami memberi masukan kepada Pak Wapres. Alhamdulillah kita sefrekuensi untuk permasalahan yang sedang terjadi," ujar salah satu driver ojol yang menemui Gibran.

Namun, bagi Garda Indonesia dan ribuan pengemudi ojol lainnya, pertemuan itu justru melukai rasa keadilan.

Igun menyebut banyak rekan-rekannya yang merasa kecewa dan curiga bahwa pertemuan itu hanyalah sebuah rekayasa untuk meredam kemarahan publik.

Menurutnya, kelompok yang hadir di Istana tidak pernah berada di lokasi tragedi saat Affan tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada aksi Kamis (28/8).

"Mereka tidak pernah ada di lokasi. Kelompok ini tidak pernah ada di lokasi atau orang-orang tersebut tidak pernah ada di lokasi, karena kami pada saat peristiwa itu terjadi kami memang yang ada di lokasi. Hingga dijalankannya otopsi jenazah di RSCM dan sampai selesai kami terus mengawalnya," tegas Igun.

Lebih jauh, Igun menuding pertemuan itu sebagai upaya mencari simpati di tengah duka yang menyelimuti komunitas ojol.

Narasi damai yang coba ditampilkan seolah menjadi pengalihan isu dari tuntutan utama, yakni keadilan bagi Affan, yang proses olah TKP-nya bahkan belum tuntas.

Menurut Igun, pertemuan Gibran dengan sekelompok orang itu membuat pengemudi ojol yang asli kecewa.

"Ya kawan-kawan kecewa, melihat ada kelompok yang tak pernah mewakili ojol, tiba-tiba bersama wapres. Apa ini rekayasa, setingan untuk memanfaatkan kejadian tragedi Affan Kurniawan. Mencari simpati dengan mengundang ojol atau yang beratribut ojol, kami tidak tahu," kata Igun.

Kecerobohan Setwapres, menurut Igun, berpotensi menciptakan disinformasi di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak akan meredam kemarahan, melainkan justru memperkeruh suasana.

Jika Gibran serius ingin berdialog, Igun menyarankan untuk melibatkan asosiasi resmi yang terdaftar dan memiliki legitimasi, bukan kelompok misterius yang muncul tiba-tiba.

"Kami tak paham apa motifnya, tujuannya. Tak ada koordinasi antara Sekretariat Wapres dan wapres dengan kami sebagai lembaga. Kami ini lembaga, bukan perorangan."

Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan telah menjadi pemantik gelombang demonstrasi nasional pada Kamis (28/8).

Kemarahan publik tidak hanya dipicu oleh kematian tragis sang pengemudi ojol, tetapi juga oleh tuntutan terkait gaji dan tunjangan besar anggota DPR.

Aksi massa yang terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo berujung ricuh, menambah daftar panjang ketegangan antara masyarakat dan aparat.