Dituding Naikkan Harga Sewa Kios Plaza 2 Blok M, Kopema: Kebijakan MRT

Suara.com - Penasihat Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema), Mumu Mujtahid, membantah tudingan bahwa pihaknya menaikkan tarif sewa kios Plaza 2 Blok M hingga angka yang disebut tak masuk akal.

Ia menegaskan, kenaikan tarif sewa kios bukan keputusan Kopema, melainkan bagian dari kebijakan baru PT MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan.

“Kalau pertanyaannya, bener nggak sih naik sewanya? Ya, bener. Terus siapa yang naikin? Ya, tentu ada. Yang naikin siapa? MRT,” kata Mumu saat ditemui wartawan di Plaza 2 Blok M, Rabu (3/9/2025).

Menurut Mumu, Kopema hanya menjalankan mandat dari MRT untuk mengelola kios-kios tersebut.

Perjanjian resmi antara MRT dan Kopema baru ditandatangani sekitar 10 hari lalu.

“MRT ada kerja sama dengan Kopema. Jadi, ada kerja sama itu dalam hal untuk pengelolaan. Artinya, Kopema ini dapat mandat dari MRT. Dan sudah ditandatangani. Sudah ada perjanjiannya,” jelasnya.

Mumu memaparkan, sebelum adanya perjanjian baru, pedagang dikenakan iuran kebersihan dan keamanan (IKK) sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Namun, setelah perubahan skema, pedagang yang menyewakan kiosnya bisa dikenakan tarif Rp 1,5 juta per bulan, ditambah biaya jaminan dan service charge.

“Mereka ada dua kios, dan dua bulan. Dan mereka pergi ke luar itu dalam kondisi mereka belum bayar. Padahal sewa itu sudah dibayar oleh koperasi. Karena MRT mewajibkan koperasi untuk membayar sewanya,” ucap Mumu.

Ia mengaku heran dengan sikap sebagian pedagang yang menuding tarif sewa baru bisa mencapai Rp 15 juta untuk satu kios. Menurutnya, klaim itu mengada-ada.

“Jangan bilang, oh 1 kios sampai Rp 25 juta, nggak masuk akal lah. Kita bunuh diri lah,” ujarnya.

Mumu menambahkan, Kopema sudah menalangi pembayaran ke MRT sebesar Rp 259 juta.

Namun, justru pedagang yang menunggak sewa malah diizinkan keluar oleh MRT tanpa melunasi kewajibannya.

“Kenapa ngotot ketua koperasi untuk menahan mereka keluar? Karena mereka sudah dibayarin. Sudah ditalangin oleh koperasi tadi Rp 259 juta,” ungkapnya.

Ia menilai, kebijakan MRT tersebut membuat Kopema seolah diposisikan berhadapan langsung dengan pedagang.

“Malah kesannya kami dipojokkan oleh MRT. Teman-teman dari wali kota juga mungkin datangnya, MRT versi mereka. Kan nggak boleh begitu juga,” kata Mumu.

Lebih jauh, Mumu menjelaskan dasar hukum keberadaan kios Plaza 2 Blok M yang merupakan bagian dari kewajiban penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil.

Hal ini diatur sejak Perda Nomor 8 Tahun 1992 yang mewajibkan 20 persen lahan pusat perbelanjaan diperuntukkan bagi usaha kecil.

“Tempat ini adalah lokasi yang menjadi kewajiban pengelola mal untuk menyediakan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Kopema, kata Mumu, masih membuka ruang negosiasi dengan pedagang.

Namun, ia menyayangkan ada pihak yang memilih merusak kios dan membuat pernyataan provokatif ketimbang menyelesaikan masalah lewat dialog.

“Komplain kemahalan kan bisa negosiasi. Sebelum itu diumumkan, kooperasi sudah mengundang untuk mereka ketemu ngobrol. Membahas dengan pengelolaan yang baru ini kayak apa ke depan yuk. Nggak pernah merespon,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengaku tak mengetahui soal kenaikan tarif sewa.

Menurutnya, kebijakan itu sepenuhnya dibuat oleh pihak Kopema.

"Yang itu kita tidak tahu. Karena kami tidak diberitahu," jelasnya.

Ia menyebut selama ini tarif sewa kios tetap sesuai aturan, yakni batas bawah Rp 600 ribu dan batas atas Rp 1,5 juta.

"Ini tiba-tiba karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan," pungkasnya.