Infografis
- Anggota DPR bicara sembarangan karena tidak sadar status dan empati.
- Hak imunitas membuat DPR merasa tidak akan ada konsekuensi hukum.
- Meski kebal hukum, DPR diadili melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.
Suara.com - Abigail Limuria membicarakan anggota DPR yang berkata sembarangan bersama Deddy Corbuzier di podcast Close the Door pada Kamis, 4 September 2025.
Sebab beberapa anggota DPR dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat, sebut saja Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Abigail Limuria lantas menanyakannya kepada Deddy Corbuzier yang merupakan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
Abigail Limuria ingin tahu alasan anggota DPR suka bicara ngawur menurut pandangan Deddy Corbuzier.
Sebelum mengungkap pendapatnya, Deddy Corbuzier memberi contoh soal keputusannya memisahkan media sosial pribadinya dengan pekerjaan sebagai Stafsus Menhan.
Di media sosialnya sebagai Stafsus, pernyataan yang berhubungan dengan masyarakat dilarang menyakiti, harus sesuai protokoler, atau perintah.
Deddy Corbuzier sempat menghela napas berat dan berpikir panjang sebelum mengutarakan pemikirannya soal anggota DPR yang berkata ngawur.
"Tidak sadar status, maka empati tidak ada," jawabnya singkat.
Deddy Corbuzier sebenarnya tidak mempermasalahkan anggota DPR yang pernyataannya terpeleset.
Baca Juga: Demo 4 September di DPR: Abigail Limuria Pimpin Penyerahan Simbolis 17+8 Tuntutan Rakyat
"Kepeleset sekali dua kali, bisa. Kepeleset boleh. Tapi menghina masyarakat adalah hal lain," tegasnya.
"Yang kita lihat sekarang kan bukan kepeleset," sahut Abigail Limuria yang dibenarkan Deddy Corbuzier.
Sedangkan Abigail Limuria menilai anggota DPR berbicara seenaknya lantaran berpikir tidak ada konsekuensi.
"Menurut gue, pasti karena mereka merasa nggak akan ada konsekuensi. Makanya bisa semena-mena," tutur Abigail Limuria.
Deddy Corbuzier kemudian mengungkap fakta mengejutkan yang tidak diketahui banyak orang, bahkan Abigail Limuria yang belakangan ini mengawasi DPR.
