Kronologi Nepal Berdarah: 19 Tewas, Massa Pelajar Ditembak dalam Demo Anti Korupsi

Tragedi ini menimbulkan kemarahan dan memicu kecaman keras terhadap tindakan represif pemerintah.

Respons Pemerintah dan Pandangan Kontroversial

Menanggapi insiden berdarah ini, pemerintah Nepal dilaporkan menyalahkan para pengunjuk rasa atas jatuhnya korban. Pemerintah menuding aksi tersebut dilakukan oleh "anarkis" untuk menyebabkan kerusakan dan kekacauan, alih-alih sebagai bentuk protes yang sah.

Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk menangkis tanggung jawab dan membenarkan tindakan keras yang telah dilakukan.

Laporan yang beredar juga menyoroti bahwa penargetan pelajar yang mengenakan seragam sekolah melanggar arahan Kementerian Pendidikan Nepal tahun 2021, yang menyatakan sekolah sebagai "zona damai".

Penggunaan seragam oleh para demonstran dinilai sebagai simbol kaum muda, sementara pemerintah mengarahkan kekerasan kepada mereka, yang menurut beberapa pihak, berpotensi melanggar Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Secara luas, peristiwa ini dilihat sebagai contoh penerapan "teori aparatus negara represif" yang diungkapkan oleh Louis Althusser.

Sementara, dalam keterangan resminya, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal memberikan waktu tujuh hari hingga 28 Agustus untuk pendaftaran, namun karena tidak ada respons, pemerintah memberlakukan larangan tersebut.

Pemerintah Nepal memastikan pemblokiran akan dicabut begitu para pengelola media sosial memenuhi persyaratan pendaftaran. Namun, kebijakan ini menuai kecaman dari partai oposisi utama di negara itu.