Negara Bobol Rp17 Triliun! Pemerintah Akui 45% Bansos PKH dan Sembako Dinikmati Orang Tak Berhak

Suara.com - Sebuah fakta mengejutkan diungkap oleh Pemerintah Republik Indonesia: sebanyak 45 persen bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako selama ini salah sasaran.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari potensi kerugian uang negara yang nilainya fantastis, mencapai Rp14 hingga Rp17 triliun. Dana raksasa yang seharusnya menjadi penyelamat bagi warga miskin, justru menguap dan dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.

Pengakuan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, yang dikutip pada Minggu (21/9/2025). Kebocoran anggaran ini menjadi tamparan keras bagi sistem penyaluran bantuan sosial di Tanah Air, yang selama ini menjadi andalan untuk menekan angka kemiskinan.

Data terbaru dari Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan angka yang lebih konkret. Hasilnya, ditemukan sebanyak 616.367 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan PKH ternyata sudah tidak layak lagi menerima bantuan.

Tak hanya itu, jumlah yang lebih besar tercatat pada program bansos sembako, di mana 1.286.066 keluarga penerima juga dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang patut dibantu.

Artinya, hampir dua juta keluarga yang selama ini rutin menerima uluran tangan pemerintah, teridentifikasi sebagai penerima yang "salah alamat".

Menghadapi carut-marut data ini, pemerintah akhirnya mengakui adanya masalah serius dalam sistem penyaluran bansos. Keakuratan data menjadi biang keladi utama yang menyebabkan bantuan tidak sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

"Masih banyakya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada," tulis Bakom Pemerintah di akun Instagramnya.

Sebagai langkah korektif, pemerintah tidak mau lagi menggunakan cara-cara konvensional. Sebuah terobosan berbasis teknologi kini disiapkan untuk menambal kebocoran.

Solusi yang ditawarkan adalah Program Pilot Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang akan mengintegrasikan data penerima dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dengan pemanfaatan IKD, data setiap warga negara akan terverifikasi secara digital dan real-time, meminimalisir celah manipulasi data dan memastikan setiap rupiah bantuan sosial jatuh ke tangan yang tepat.

Pemerintah menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara lebih efektif dan tepat sasaran.