- Advert
- Advert
- Advert
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berbicara soal pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Menurut Mendagri, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara, northern hemisphere (belahan bumi utara), maupun di selatan, southern hemisphere, belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan. Kita di negara tropis punya keuntungan bisa bercocok tanam 12 bulan. Apakah kita enggak sadar dengan itu?” imbuhnya.
Selain iklim, lanjut Mendagri, Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. Potensi ini, kata dia, menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
“Nah, jadi saya berpendapat bahwa inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Mendagri menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
“Karena kita sekarang masuk negara middle income. Untuk keluar kita harus melakukan industrialisasi. Nah, tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik, chip, dan lain-lain. Nah, saya mengatakan yes or not. Agree and disagree,” tegasnya.
Mendagri mencontohkan Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. Model tersebut, menurutnya, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
Lebih jauh, Mendagri menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Presiden, kata Mendagri, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
Baca Juga: Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
Kemudian, Mendagri mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar normatif.
“Dengan anggaran yang ada, kita ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Karena kita memiliki modal alami yang besar. Dan kemudian tinggal bagaimana kita meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lain-lain,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri turut menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. ***
