Dihukum Ringan, 3 Polisi Kasus Rantis Pelindas Affan Kurniawan Cuma Disanksi Minta Maaf, Mengapa?

Suara.com - Tiga personel Polri, penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas Affan Kurniawan, sopir ojek online (ojol) saat demonstrasi rusuh di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dijatuhi hukuman ringan. Ketiga anggota Polri; Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, dan Bripda Mardin dijatuhi sanksi etika, yakni wajib menyampaikan permintaan maaf.

Soal sanksi etika terhadap ketiga anggota Polri itu disampaikan Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Erdi A. Chaniago.

"Sidang dilaksanakan secara terpisah selama tiga hari berturut-turut, yakni mulai 1 hingga 3 Oktober 2025, bertempat di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri," katanya dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025). 

Dalam kasus mobil rantis pelindas ojol, Majelis Sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) menilai ketiga personel tersebut tidak menjalankan tanggung jawab sebagai personel Polri karena tidak mengingatkan pimpinan atau pengemudi rantis dalam proses penanganan unjuk rasa. 

Atas pertimbangan di sidang KKEP, ketiganya hanya dianggap  melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dan disanksi secara etika serta administratif.

Dalam sanksi etika, perbuatan ketiganya dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan wajib menyampaikan permintaan maaf.

"Pelanggar diwajibkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri," kata Erdi.

Sedangkan sanksi administratif yang diberikan adalah penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 20 hari yang telah dijalani oleh ketiganya sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025.

"Ketiga terduga pelanggar telah menerima putusan tersebut tanpa mengajukan banding," ungkapnya.

Dengan telah diputusnya ketiga personel tersebut maka proses hukum etik terhadap peristiwa rantis menabrak Affan Kurniawan dinyatakan selesai di tingkat internal Polri.

Erdi menegaskan bahwa proses sidang etik dilakukan sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam menegakkan kedisiplinan dan akuntabilitas anggota.

"Proses sidang ini merupakan bagian dari langkah Polri untuk memastikan bahwa setiap anggota bertanggung jawab atas tugas dan perannya. Sekalipun tidak menjadi pelaku utama, namun kelalaian atau ketidaksiapan personel juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Terdapat tujuh orang yang berada di dalam rantis saat insiden penabrakan terjadi, yaitu Bripka Rohmad selaku pengemudi rantis, Kompol Kosmas K. Gae selaku personel yang duduk di samping pengemudi, dan Aipda MR; Briptu DS; Bharaka JEB, Bharaka YDD, serta Bripda M selaku penumpang.

Tujuh personel tersebut telah menerima sanksi etik atas perbuatannya. Kompol Kosmas K. Gae dijatuhi sanksi pemecatan dan menjalani patsus.

Kemudian, Bripka Rohmad dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama tujuh tahun sesuai dengan sisa masa dinas di Polri dan menjalani patsus.

Sedangkan lima personel penumpang selaku penumpang, disanksi wajib menyampaikan permintaan maaf dan menjalani patsus