Infografis
- Kemendagri menyoroti fenomena partisipasi pemilih tinggi namun tidak diiringi kualitas demokrasi yang baik, karena banyak warga memilih akibat politik uang.
- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar Baharuddin menyebut lebih dari 70 persen masyarakat kini permisif terhadap praktik tersebut.
- Ia juga mengingatkan munculnya “apatisme baru”, di mana warga tetap memilih tetapi tanpa harapan, akibat kemiskinan dan minimnya pendidikan politik.
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada yang dinilai tidak sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi. Mereka menilai partisipasi tersebut justru diduga kuat hanya bersifat semu, didorong oleh masifnya praktik politik uang yang merajalela akibat kondisi kemiskinan di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin dalam acara Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024 yang digelar KPU RI di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Bahtiar menyebut temuan ini sebagai "persoalan serius" yang harus segera dibicarakan secara terbuka. Sebab ia menilai, tingginya angka pemilih yang datang ke TPS hanyalah statistik kosong jika tidak didasari oleh kesadaran politik.
"Kecenderungan kita lihat di lapangan, kualitas partisipasi ini lebih kepada partisipasi mobilisasi ketimbang partisipasi yang berkualitas," ujar Bahtiar.
"Artinya orang datang ke TPS itu bukan karena kesadaran politik, tetapi datang ke TPS karena politik uang," imbuhnya.
Bahtiar juga membeberkan data riset terbaru yang sangat mengkhawatirkan, di mana lebih dari 70 persen masyarakat kini bersikap permisif terhadap politik uang. Angka ini melonjak dari temuan sebelumnya yang berada di kisaran 50 persen.
Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Mengutip data Bank Dunia (World Bank), Bahtiar mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia sesungguhnya mencakup 194,7 juta jiwa dari total 285 juta penduduk.
"Jadi Anda bisa berharap apa kepada warga yang 194,7 juta menurut World Bank bukan data BPS ya, yang masih miskin. Yang selanjutnya kita berharap partisipasi yang berkualitas seperti apa dengan kondisi masyarakat hanya 6,8 persen atau 7 persen itu yang lulusan perguruan tinggi, lebih dari 65 persen masih lulusan SMP. Bahkan ada yang putus sekolah itu kurang lebih 24 persen," beber Bahtiar
Kondisi inilah yang menurutnya menjadi bahan bakar utama bagi suburnya praktik politik uang, di mana pilihan politik warga dengan mudah dibeli demi memenuhi kebutuhan dasar sesaat.
Baca Juga: Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
Apatisme Bentuk Baru
Di samping itu, Bahtiar juga menyoroti paradoks aneh dalam politik lokal. Di mana di satu sisi, partisipasi pemilih saat hari pencoblosan sangat tinggi. Namun di sisi lain, setelah kepala daerah terpilih, partisipasi publik dalam mengontrol jalannya pemerintahan justru sangat rendah. Anehnya lagi, menurut Bahtiar, kepala daerah yang sama seringkali terpilih kembali.
"Pemilihnya datang ramai-ramai ke TPS. Lima tahun dia (kepala daerah) bekerja, masyarakatnya tidak ada hubungannya. Membuat kebijakan, tidak ada hubungannya dengan kepemilihan tadi, dan hebatnya terpilih lagi orang yang sama," jelasnya.
Fenomena ini, kata Bahtiar, melahirkan "apatisme dalam bentuk baru". Apatisme bukan lagi soal tidak mau memilih atau golput, melainkan tetap datang ke TPS namun tanpa harapan dan kepedulian.
"Orang datang ke TPS tapi sebenarnya orang enggak mau tahu juga, terserah deh siapa saja yang terpilih, toh enggak ada pengaruhnya pada nasib kita 5 tahun 10 tahun ke depan," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya beban Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan masalah sistemik yang lebih luas. Salah satunya adalah minimnya alokasi anggaran dari APBN maupun APBD untuk pendidikan politik yang menyasar masyarakat sipil, NGO, maupun perguruan tinggi.
