- Anggota Komisi VIII DPR RI, Afrozi Alam, berharap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 bisa kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.
- Pembahasan BPIH bersama Kementerian Agama dimulai hari ini dan ditargetkan rampung November agar pelunasan dapat dilakukan pada Desember.
- Afrozi juga menaruh harapan besar pada Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk untuk memperbaiki penyelenggaraan haji tahun depan.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Afrozi Alam, mengungkapkan harapan besar agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat kembali diturunkan pada tahun 2026, tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.
Pernyataan ini disampaikan menjelang pembahasan BPIH antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama yang dijadwalkan akan dimulai hari ini Senin (27/10/2025) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Afrozi Alam menjelaskan bahwa pembahasan BPIH merupakan agenda krusial mengingat waktu penyelenggaraan haji yang semakin dekat.
"Hari ini pembahasannya tentang BPIH, besar biaya daripada penyelenggaraan," ujar Afrozi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengingatkan kembali bahwa pada tahun sebelumnya, dari total biaya Rp96 juta, jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 54 juta setelah dipotong subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan penurunan sekitar Rp4,5 juta per jemaah.
"Kita berharap bahwasannya, kan kemarin kita sudah menurunkan harga Rp4,5 juta, harapan kita bisa turun lagi, cuma tidak mengurangi kualitas," tegasnya.
Ia menargetkan pembahasan BPIH ini dapat rampung pada bulan November, sehingga jemaah bisa mulai melakukan pelunasan biaya haji pada bulan Desember.
Sorotan utama Komisi VIII dalam pembahasan kali ini adalah perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan haji. Afrozi mengakui adanya berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2025 lalu. Oleh karena itu, kehadiran kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat menjadi solusi.
"Dengan adanya kementerian baru, kementerian haji dan umrah, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu," katanya.
Baca Juga: Berapa Biaya Haji 2026? Ini Penjelasan BPH
Ia meyakini bahwa dengan fokus tunggal pada urusan haji dan umrah, kementerian ini tidak akan memiliki "cabang-cabang lain" yang dapat mengganggu konsentrasi.
Afrozi juga menaruh kepercayaan pada perpaduan sumber daya manusia di kementerian baru ini.
"Saya yakin dan percaya dengan sumber daya manusia yang perpaduan antara penyelenggara yang lama diambil dari Ditjen Haji dan ditambah dengan sumber daya manusia yang baru, tentu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi penyelenggaraan haji di Arab Saudi pada tahun 2026," pungkasnya.
