Darurat Informasi Cuaca: DPR Nilai BMKG Telat, Minta 'Jurus Baru' Lewat Sekolah Lapang

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, menyoroti lemahnya sistem penyampaian informasi terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana alam di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama BMKG dan Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Sorotan Haryanto muncul setelah serangkaian bencana alam tak terduga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Sejumlah peristiwa bahkan menyebabkan korban luka berat, termasuk terduga pelaku yang kini dilaporkan tengah menjalani operasi akibat luka yang dialami saat proses evakuasi di lokasi terdampak banjir bandang.

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya kecepatan dan akurasi informasi BMKG dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

"Yang kaitannya dengan BMKG, bahwa akhir-akhir ini memang cuaca ekstrem. Banyak kejadian-kejadian bencana alam yang tidak terduga, itu di beberapa daerah, baik di luar Jawa, di Jawa Tengah, maupun di daerah-daerah di Jawa Barat dan lain-lain. Nampaknya informasi itu agak terlambat, kalau menurut kami," ujar Haryanto dalam rapat.

Menurut Haryanto, salah satu penyebab keterlambatan informasi tersebut adalah terbatasnya cakupan program 'Sekolah Lapang' BMKG yang berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

Ia menilai, meski program tersebut memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi, dampaknya belum terasa maksimal karena jumlah peserta dan wilayah pelaksanaannya masih minim.

"Karena berbagai faktor, tadi sudah disinggung teman-teman, Sekolah Lapang ini banyak mempunyai fungsi membantu, ya, membantu. Sehingga kalau misalnya cakupannya itu tidak meluas, volumenya itu hanya terbatas, itu tidak bisa memberikan informasi yang khususnya kepada BMKG. Tidak hanya mengandalkan institusi yang ada," tegasnya.

Dalam pandangan Haryanto, perluasan program Sekolah Lapang merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana.

"Tetapi kalau punya bekal Sekolah Lapang ini diperluas, kemudian volumenya juga ditambah, itu lain. Jadi kalau jumlahnya itu, kan yang ada itu Sekolah Lapang tadi disinggung juga hanya 30 orang, ya. Itu saja hanya terbatas waktu," katanya.

Haryanto menegaskan, dengan meningkatkan kapasitas pelatihan dan partisipasi masyarakat, informasi peringatan dini dari BMKG bisa lebih cepat tersampaikan.

Hal ini dinilainya krusial untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak dan meminimalkan risiko pada situasi ekstrem, terutama di tengah perubahan iklim global yang kian tidak terprediksi.