Infografis
- Pramono memastikan program bantuan pangan bagi masyarakat tetap berjalan normal dan tidak ada pemotongan sebagaimana disampaikan sejumlah anggota DPRD DKI
- Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran
- Pramono juga menilai perbedaan pendapat antara Pemprov dan Dewan hanya terjadi karena perbedaan cara pandang dalam membaca struktur anggaran
Suharini juga menegaskan harga paket pangan masyarakat tetap dijaga di kisaran Rp126 ribu, meskipun harga komoditas di pasaran bisa berubah.
“Dia akan mendapatkan beras, daging ayam, daging sapi, telur, ikan, dan susu khusus untuk anak-anak pemegang KJP. Jadi susu itu tidak semuanya dapat tapi khusus pemegang kartu KJP saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, APBD 2026 diketok dengan nilai Rp81,3 triliun, meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun.
Ia menyebut seluruh program bansos tetap aman dan akan kembali dibahas dalam perubahan anggaran pertengahan tahun depan.
“Insyaallah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu, nanti dianggarin perubahan kita anggarkan. Jadi 10 bulan untuk bansosnya aman, nanti November Desember, saya putuskan dalam rapat perubahan, anggaran perubahan pada bulan Juli-Agustus (2026)," tambah dia.
